hut

Papua Urutan 11 Kekerasan Seksual terhadap Anak

JUMAT, 3 MARET 2017

JAYAPURA — Seberapa gentingkah Papua dalam bingkai kejahatan seksual di Indonesia? Berapa banyak kejahatan seksual di negara ini? Apa yang menyebabkan ini terjadi dan bagaimana penanganan hingga cara meminimalisir jumlah kasus tersebut? Untuk mengetahuinya, simak penelusuran Cendana News di bawah ini.

Anak-anak perempuan Papua di bawah umur di Kota Jayapura.

Dari catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) per tahun 2016, angka kejahatan terhadap anak di Indonesia 58 persen didominasi  kasus kejahatan seksual, 14 persen di antaranya pelaku berusia di bawah 15 tahun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 26 persen di tahun 2016. Selebihnya dilakukan oleh orang dewasa di atas usia 28 tahun.

Bincang-bincang Cendana News bersama Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas PA melalui telepon selulernya, Jumat (03/03/2017) membuat media ini kaget, pasalnya pelaku kejahatan seksual anak pada umumnya orang terdekat anak di lingkungan rumah mereka, sekolah serta lingkungan sosial anak.

Angka nasional kekerasan terhadap anak di Papua dikatakan pria kelahiran Pemantang Siantar, Sumatera Barat (56)  mengaku, Papua masuk daftar darurat kekerasan terhadap anak dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Papua masuk daftar raport merah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Papua masuk urutan ke 11 setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, NTT,  Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara,” tutur aktivis Komnas PA ini.

Menurut mantan aktivis buruh ini pula,  875 kasus kejahatan terhadap anak di Papua tahun 2016 sebesar 52,7 persen dan didominasi kasus kejahatan seksual sebesar 11 persen. Kesemuanya itu sesuai data, kata Arist, kejahatan seksual dilakukan anak usia di bawah 15 tahun dan umumnya masih berstatus pelajar.

“Ini dikumpul dan dilaporkan mitra kerja Komnas Perlindungan Anak dari berbagai sumber seperti dari kantor polisi dan rumah sakit serta dari berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak di Papua,” kata suami dari Rostymaline Munthe.

Pemicu dan atau pun pendorong terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur atau pun anak perempuan dewasa, pelaku dipengaruhi minuman beralkohol.

“Bukan hanya dari minuman keras tapi juga dari gaya hidup (life style) masa kini yang terjebak maupun terpengaruh dunia modern. Bahkan juga dari narkoba,” tutur anak dari Domitian Sirait dan Sonar Maruli ini.

Menurut Arist, langkah-langkah penegakan hukum untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual terhadap anak di Papua belum menunjukkan keadilan bagi korban, karena seringkali penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan adat atau damai. “Dan mereka mengabaikan penyelesaian melalui hukum nasional seperi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),” kata ayah dari Debora, Christine, dan Namalo ini.

Sementara program atau aktivitas untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak di tanah Papua, dikatakannya belum terlihat sama sekali yang dilakukan dinas terkait yang ada di Bumi Cenderawasih itu. Menurut Arist, pemerintah masih sangat kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan anak.

“Jadinya masyarakat Papua menganggap bahwa tugas dan tanggungjawab perlindungan anak adalah tanggungjawab pemerintah saja,”  kata pria yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Komas PA selama 12 tahun.

Sampai saat ini dirinya masih prihatin dengan kondisi yang dialami anak-anak Indonesia, dimana program-program pemerintah masih terpusat pada pembangunan infrastruktur dan sangat lemah pada program pemberdayaan masyarakat yang rentan seperti anak, perempuan dan lanjut usia akibat dari kemiskinan.

Dirinya selaku aktivis menawarkan program yang dapat mengakhiri kekerasan terhadap anak, program tersebut diberi nama  program Membangun Gerakan Perlindungan Anak Sekampung di Tanah Papua.

“Program ini diintegrasikan dengan program pedesaan melalui UU pedesaan. Sistem kekerabatan perlindungam anak dan antar suku yang ada, sudah pasti melekat dalam budaya orang Papua, dihidupkan kembali. Pemerintah harus hadir dalam pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, secara khusus di Provinsi Papua yang dalam waktu dekat Komnas PA mempunyai perpanjangan tangan pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat di bidang perlindungan anak di Indonesia memprakarsai dan mendorong masyarakat untuk mendirikan LPA di Provinsi Papua dan kabupaten/kota pada wilayah hukum Papua.

“Saya meminta Gubernur Papua mengukuhkannya sebagai lembaga mitra pemerintah dalam memberikan perlindungan anak,” pinta pria pemilik Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif (Kompak) Indonesia.

LPA di Papua dan di kabupaten/kota yang didirikan nanti, pengurusnya diharapkan hadir  dari berbagai latar bekakang seperti aktivis pegiat perlindungan anak, pekerja hukum, akademisi, jurnalis, anggota dewan non pengurus partai, PNS dan atau dunia usaha.

“Untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Papua Barat, KPA segera mendorong kerjasama dengan pemerintah provinsi Papua Barat yang terpilih untuk mencanangkan Pembangunan Gerakan Nasional Perlindungan Anak Sekampung di Papua Barat,” ujarnya.

Dengan adanya pembangunan gerakan nasional  anak sekampung ini, menurut dia warga kampung dapat terdorong untuk saling peduli, menjaga dan melindungi anak-anak yang ada di masing-masing kampung bahkan di tingkat kota.

“Gerakan inilah yang harus dibangun pemerintah sebagai keterlibatan partisipasi masyarakat untuk membangun sistem kekerabatan perlindungan anak di masing-masing desa dan atau kampung yang sudah ada dalam struktur budaya orang Papua,” kata Arist sambil berpamitan sebelum menutup telepon selulernya.

 Jurnalis: Indrayadi T Hatta / Editor: Satmoko / Foto: Indrayadi T Hatta

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!