hut

Dishut Angkat Bicara Soal Kerusakan Kawasan Hutan Wisata Mandeh

SELASA, 11 APRIL 2017

PADANG — Dinas Kehutanan (Dishut) Sumatera Barat (Sumbar) memberikan penjelasan terkait adanya temuan kerusakan kawasan hutan di lokasi wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Menurut Kadishut Sumbar, Hendri Octavia, kerusakan kawasan hutan di Mandeh bukan merupakan kewenangan provinsi.

Jajaran Dinas Kehutanan, Setdaprov, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar berkumpul membicarakan kerusakan kawasan hutan Mandeh.

Kerusakan hutan yang dihebohkan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni beberapa waktu itu, disarankan oleh Kadishut agar mengkroscek RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) setempat, apakah kawasan hutan bakau yang dibabat termasuk dilindungi atau kawasan hutan budidaya, hal ini mengingat tidak semua hutan bakau termasuk dilindungi.

Ia menyebutkan yang masuk kawasan hutan lindung di Mandeh berada di sebelah kiri jalan dari arah jalan Kota Padang, yang direncanakan akan dibagun semacam lokalisasi camping bagi pengunjung.

“Jadi untuk menjawab kewenangan soal kerusakan kawasan hutan itu, bupati perlu periksa lagi, apakah itu hutan budidaya atau tidak, lalu siapa yang punya lahannya, yakni warga setempat,” katanya, Selasa (11/4/2017).

Mengingat kerusakan kawasan hutan berada di kawasan wisata Mandeh, Kepala Dinas Pariwisata Oni Yulfian mengatakan, daerah yang mengalami kerusakan kawasan hutan di Mandeh itu, belum diajukan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK). Namun, akan diajukan menjadi KEK.

“Jadi ada 17 item yang diajukan ke Kementerian Pariwisata agar wisata Mandeh masuk ke-12 untuk diprioritas dari 10 daerah yang telah dinyatakan masuk KEK. Salah satu item yang harus dipenuhi, yakni Amdal. Nah, jika begini ceritanya dan apabila kerusakan kawasan hutan di Mandeh itu mempengaruhi Amdal, bagaimana kita bisa mengajukannya masuk KEK,” jelasnya.

Apalagi, kata Oni, pihak yang mengajukan KEK itu harus dari pihak badan usaha, baik itu dari badan usaha swasta maupun dari daerah.

“Sebelumnya, Pemprov telah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan 300 hektar dan kabupaten seluas 100 hektar. Tapi, saya sendiri tidak tahu, entah mana lahan yang akan digantirugikan 400 hektar itu, padahal anggarannya sudah ada,” tegasnya.

Namun, Oni berharap, agar semua pihak tidak membuat suatu permasalahan di kawasan Mandeh, agar pembangunan wisata Mandeh bisa terwujud. Ia menilai, jika masalah yang demikian muncul tanpa ada penyelesaian, maka akan sulit untuk mengembangkan pembangunan wisata Mandeh.

Sebelumnya, Bupati Hendrajoni menemukan kerusakan kawasan hutan yang terdapat di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiek Aia, Tarusan, dengan luas 480 meter persegi yang merupakan hutan bakau. Dibabatnya hutan bakau itu, karena ada pihak yang akan melakukan pembangunan sebagai pendukung infrastruktur wisata Mandeh. Penyebab terjadinya pembabatan, karena pihak yang membabat telah membeli lahan itu dari warga setempat yang dinyatakan sebagai pemilik lahan.

Hal tersebut membuat Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni meradang. Bahkan dalam pernyataan sebelumnya, pembabatan kawasan itu dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan. Hingga kini, akibat adanya hal yang demikian, pengerjaan pun dihentikan sementara waktu.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Editor: Satmoko / Foto: Muhammad Noli Hendra

Source: CendanaNews

Lihat juga...