Polemik Kasus Ahok, MUI Tawarkan Dialog Nasional.

58

SABTU, 13 MEI 2017

JAKARTA — Pengamat Hukum yang juga Mantan Anggota Komisi Kejaksaan, Kaspodin Noor Menghimbau untuk semua pihak agar patuh terhadap putusan majelis hakim atas vonis 2 tahun kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok.

Suasana Diskusi “Dramaturlugi Ahok”.

Hal ini Dikatakan, Kaspodin dalam diskusi “Dramaturgi Ahok” di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta pusat, Sabtu, (13/5/2017).

“Kita tidak ingin di Negara yang kita cintai ini, ada perpecahan. Menurut pendapat saya, yakni perkara Ahok harus dipandang dengan kaca mata hukum. Jangan dengan kacamata yang lain,” ungkap Kaspodin.

Oleh karena itu, dirinya meminta pendukung Ahok menyerahkan kasus tersebut kepada pengadilan. Sebab sesuai dengan kedaulatan negara, Indonesia adalah kedaulatan hukum.

Bahkan, kata dia, soal perkara Ahok jangan ada intervensi dari pihak manapun, hal itu harus dicegah. Apalagi dari pihak asing.

“Perkara ahok ini sudah ada intervensi asing, mestinya presiden, ketua DPR dan ketua MPR, Hadir dan tegas katakan kepada asing Jangan ikut campur wilayah yuridiksi hukum kami,” ujar Kaspodin.

Menurutnya, Serahkan masalah ini ke pengadilan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 tentang Kedaulatan hukum, setiap orang sama kedudukannya dimata hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak manapun.

Oleh karena itu, Kaspodin menambahkan, Hakim yang mengadili kasus Ahok itu sudah menjadi tanggungjawab dunia akhirat dan mempunyai keyakinan Kepada Tuhan yang maha esa.

“Saya harap apa yang dilakukan hakim selalu taat hukum, Jangan mencari alasan yang tidak berdasarkan dalih hukum. Karena Ilmu hukum itu, ada fakta hukum, rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Hukum,” pungkas Kaspodin.

Sementara, Wakil Ketua umum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Iksan Abdullah Berharap kasus ini tidak berlarut larut untuk dipolemikkan. Putusan Hakim 2 tahun untuk Ahok bukan merupakan putusan kontroversional.

“Saya kira ada peran yang bijak Jokowi untuk melihat persoalan ini, jangan membiarkan masalah ini berlarut larut,” kata Iksan.

Untuk itu, MUI menawarkan solusi terbaik untuk menyudahi polemik ini dengan membuka dialog Nasional. Hal tersebut juga telah diserukan oleh Mahruf Amin, Ketua Umum MUI, guna Untuk membicarakan sesuatu yang dianggap ada benih benih terbelah anak bangsa.

Dialog Nasional membantu pemerintah untuk menangkal terpecahnya anak bangsa. Selain itu juga bisa mencegah letupan letupan yang tidak produktif, sebab para leluhur, tokoh, ulama dan rohaniawan semua telah berjibaku mempertahankan NKRI ini.

“Dialog Nasional membantu pemerintahan, mengingat ekonomi bangsa itu diletakkan, bagaimana fondasi hukum itu dikerjakan. Hukum berkeadilan dan berkepastian, ekonomi juga bagus,” tutur Iksan.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa
Source: CendanaNews

Komentar