Polisi akan Jemput Paksa 6 Tersangka Diksar MAPALA UII

86

JUMAT, 19 MEI 2016

SOLO —  Kasus Diksar MAPALA UII Yogyakarta, sesi dua yang telah menetapkan enam tersangka, mulai berlangsung panas. Keenam tersangka, yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertama, hari ini dalam panggilan kedua kembali tak hadir. Polisi mengancam jemput paksa, karena  dari pihak tersangka maupun penasehat hukum dinilai tidak mempunyai itikad baik.

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak, menegaskan, kepolisian tidak akan mengirimkan surat panggilan ketiga, karena prosedur yang diterapkan penyidik hanya sampai panggilan kedua. Alasan pihak penasehat hukum tersangka yang mengaku terkendala teknis, surat panggilan belum diterima para tersangka, dinilai bukan alasan yang tepat, sehingga kembali tidak hadir dalam pemanggilan.

“Kita sudah mengirimkan surat panggilan untuk pemeriksaan tersangka, ke empat alamat yang bersangkutan.  Kepada Rektor UII Yogyakarta, markas MAPALA Unisi UII Yogyakarta, alamat kost  atau kontrakan, serta alamat asal para tersangka. Jadi, alasan surat tidak sampai kepada para tersangka, tidak logis dan dapat dipertanggung-jawabkan,” ujar Ade, kepada awak media, Jumat (19/5/2017), petang.

Hingga Jumat pukul 16.00 WIB, tak seorang pun dari keenam tersangka Diksar Mapala UII Yogyakarta memenuhi panggilan kedua penyidik Polres Karanganyar. Ade pun menegaskan, akan mengambil langkah tegas, dan tidak menutup kemungkinan akan menjemput paksa. Ade justru menyayangkan pihak penasehat hukum tersangka, yang hingga hari ini belum memberikan surat kuasa atas keenam tersangka kepada penyidik.

Mangkirnya kembali keenam tersangka dinilai dapat menghambat proses penyidikan yang seluruh jadwal pemeriksaanya telah dibuat. Langkah tidak kooperatif dari pihak penasehat hukum maupun tersangka justru akan mempersulit kondisi, dan menjadikan kasus akan berlangsung semakin lama. “Jika memang tidak diindahkan, kita akan lakukan upaya paksa,” tekan Ade.

Sementara terkait pihak penasehat hukum keenam tersangka, yang meminta pemeriksaan dilakukan pada Senin, 22 Mei 2017, mendatang, Ade mempersilahkan pihak yang mengajukan. Tetapi, kepolisian akan bertindak sesuai prosedur yang diberlakukan dalam proses penyidikan.  “Karena penyidik telah membuat rencana penyidikan. Jadi, bukan maunya tersangka, maunya penasehat hukum maupun maunya saksi. Karena kita menganut prinsip  penyidikan yang cepat, transparan, hemat, dan tidak bertele-tele,” pungkasnya.

Jurnalis: Harun Alrosid/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Harun Alrosid

Source: CendanaNews

Komentar