hut

Ombudsman RI Perwakilan NTB Buka Posko Pengaduan PPDB

MATARAM — Untuk memastikan pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa berlangsung jujur dan transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan NTB membuka posko pengaduan bagi masyarakat.

“Posko pengaduan tersebut nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat melakukan pengaduan secara cepat, kalau ada temuan penyimpangan pelaksanaan proses PPDB di sekolah,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim di Mataram, Senin (19/6/2017).

Dikatakan, posko pengaduan penting dibuka untuk memastikan pelaksanaan PPDB di sekolah berlangsung jujur, mencegah terjadinya praktik percaloan dan pungutan liar.

Apalagi dengan adanya kebijakan baru Kementerian Pendidikan melalui Permendikbud No. 17 tahun 2017 tentang PPDB yang harus dilakukan berdasarkan wilayah zonasi.

“Dalam Permendikbud tersebut, setiap sekolah di suatu wilayah dalam PPDB harus lebih mengutamakan calon peserta didik sekitar, tidak bisa lagi secara sembarangan menerima siswa. Dengan sistem ini, tidak ada lagi istilah sekolah favorit, semua sama,” jelas Adhar.

Menurut Adhar, sistem PPDB selama ini, sebelum sistem zonasi diberlakukan seperti pasar terbuka, sekolah favorit jadi rebutan dan tidak terkontrol. Akibatnya, terjadi pungli, calo, merebaknya nota pembayaran tidak jelas.

Sementara sekolah pinggiran sepi, jumlah rombel yang membengkak, akibat jumlah siswa yang membeludak, kualitas pendidikan menurun, jumlah guru tidak sebanding antara kualitas dan kuantitas.

“Itu adalah mata rantai yang sangat merugikan sistem pendidikan dan bisa merusak citra dunia pendidikan kita, termasuk moral anak. Dengan sistem zonasi diharapkan bisa menekan semua praktik buruk tersebut,” pungkasnya. (Turmuzi)

 

Lihat juga...