hut

Biaya Produksi Padi Indonesia Lebih Tinggi dari Vietnam

JAKARTA — Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, subsidi input di sektor pertanian, seperti benih dan pupuk, tidak efektif. Karena kenyataannya, biaya produksi padi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam.

“Subsidi input seharusnya mampu mengurangi beban biaya produksi yang ditanggung oleh petani. Namun kenyataannya, biaya produksi padi di Indonesia sudah 2,5 kali dari Vietnam,” ujar Enny, dalam diskusi bertajuk “Menyoal Polemik Beras” di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Enny menuturkan, biaya produksi padi di Indonesia mencapai Rp4.079 per kilogram. Sementara, Vietnam hanya Rp1.679 per kilogram. Sehingga wajar apabila petani lebih menjual hasil panen kepada pihak lain kecuali Bulog yang ditunjuk pemerintah menyerap produksi beras.

Dirinya menilai kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi di sektor pertanian belum efektif. Di mana, dalam dua tahun terakhir subsidi meningkat drastis, hingga mencapai lebih dari Rp30 triliun pada 2017.

Total anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp67,3 triliun di 2014 dan mencapai Rp103,1 triliun di 2017.

Besarnya subsidi input ini pun, menurut Enny, menjadi alasan pemerintah berkeinginan untuk mengendalikan harga jual beras yang dilakukan oleh petani. Pemerintah seolah-olah ingin beras harus dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Subsidi input oleh pemerintah untuk petani. Kalau petani mau jual berapa pun logikanya sudah tidak ada kaitan. Kalau ungkit-ungkit kembali tidak ikhlas dong, kalau harus sesuai permintaan pemerintah,” tukas Enny.

Disampaikan Enny, perhitungan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sering tidak sesuai dengan nilai keekonomian usaha tani.

Pasalnya, asumsi subsidi input yang diberikan pemerintah kepada petani tidak realistis. Jadi sekalipun harga gabah di atas HPP, namun petani tidak kunjung sejahtera seiring dengan meningkatnya biaya produksi di sektor pertanian.

Hal ini menurutnya, terlihat dari nilai tukar petani (NTP) pangan sejak awal 2015 cenderung menurun. Bahkan, porsi penghasilan petani rata-rata hanya sekitar 53 persen. Ini dikarenakan sebagian besar petani tidak langsung menerima HPP.

“HPP lebih banyak dinikmati para tengkulak atau pengepul beras yang memiliki akses jual gabah atau beras ke gudang Bulog,” tukas Enny.

Menurutnya, dari persoalan beras yang terjadi belakangan ini artinya masih ada persoalan efektivitas dari subsidi input yang dinikmati petani.

Salah satunya, hasil studi bank dunia yang menyebut bahwa subsidi pupuk yang efektif dinikmati petani hanya sekitar 40 persen. Demikian juga subsidi benih sering tidak tepat waktu, kualitas dan varietas yang dibutuhkan sesuai kondisi lahan petani di setiap daerah.

Lihat juga...