Di NTB, Formasi CPNS Terbanyak untuk Lapas

MATARAM – Pada seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan jatah formasi sebanyak 299 formasi.

Dengan rincian analisis keimigrasian 57 formasi, pembimbing kemasyarakatan 15 formasi, Penata Keuangan 1 orang, Dokter Umum 1 orang, dan Perawat 3 orang.

“Penjaga lapas termasuk paling banyak mendapatkan formasi, yaitu 222 formasi, mengingat NTB masih sangat kekurangan, di mana antara jumlah penghuni dengan pegawai tidak memadai”, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) NTB, Sevial Akmily, di Mataram, Selasa (22/8/2017).

Tidak sebandingnya antara penghuni LP dengan pegawai LP, terutama penjaga tersebut mengakibatkan warga binaan terabaikan serta tidak bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal.

Menurut Sevial, kondisi itulah kemudian yang seringkali mengakibatkan terjadinya gejolak di antara warga binaan selama berada di dalam LP. Atas pertimbangan itulah kenapa formasi CPNS untuk penjaga LP di NTB paling banyak.

“Khusus formasi LP, peserta cukup hanya berijazah SMA sudah bisa mendaftar secara online, melalui website yang tersedia, di mana khusus untuk penjaga putra daerah jadi prioritas” katanya.

Sevial mengatakan, sampai hari ini peminat yang mendaftar sudah mencapai 5 ribu orang lebih dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah sampai batas akhir pendaftaran akhir Agustus, nanti.

Mereka yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada 5 September 2017, selanjutnya akan mencetak nomor selama tiga hari sepanjang 6-9 September, tes kompetensi dasar pada 11-16 September 2017.

Bagi yang lulus, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi bidang praktik, dan seleksi bidang dengan wawancara, dari tanggal 9-19 Oktober. Baru kemudian pengumuman peserta yang lulus CPNS tanggal 9 November, pemberkasan bagi peserta yang lulus dari 13-16 November.

“Guna memastikan proses seleksi dari tahap pendaftaran sampai tes akhir bisa berlangsung jujur dan transparan, kita meminta pengawalan kejaksaan, Ombudsman maupun aparat penegak hukum lain”, pintanya.

Lihat juga...