hut

Dilanda Defisit, Persoalan Pendidikan dan Banjir Tetap Prioritas

BALIKPAPAN — Defisit yang dilanda Kota Balikpapan sepanjang dua tahun terakhir ternyata masih harus dialami hingga akhir 2017. Meski demikian, kondisi itu ditidak mengendurkan kota minyak ini untuk memprioritaskan persoalan banjir dan pendidikan. Karena kewajiban pemerintah untuk memenuhi porsi anggaran pendidikan yang telah ditegaskan pada undang-undang.

Defisit yang diproyeksi sejak awal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 sebesar Rp100 miliar, ternyata melebar hingga Rp167 miliar. Hal itu karena beberapa pos pemasukan kas daerah tidak maksimal dan tidak adanya pemasukan deposito.

“Beberapa pos pemasukan kas daerah tidak maksimal ditambah simpanan deposito tahun ini juga tidak ada. Kalau tahun sebelumnya kan masih ada,” jelas Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Senin (28/8/2017).

Menurut Rizal, beberapa pos yang menyebabkan angka defisit melebar yaitu penerimaan Dana Bagi Hasil Turun (DBH), pendapatan deposito nihil dan penerimaan pendapatan asli daerah juga kurang maksimal.

“Meskipun defisit, perhatian kita tetap prioritas banjir dan pendidikan. Yang jelas walu kekurangan anggaran dua sektor tetap jadi prioritas, angkanya dihitung,” tegasnya tidak menyebut angka besaran anggaran.

Menurut Rizal, beberapa pos yang menyebabkan angka defisit melebar yaitu penerimaan Dana Bagi Hasil Turun (DBH), pendapatan deposito nihil dan penerimaan pendapatan asli daerah juga kurang maksimal.

“Tahun lalu sudah defisit, tahun ini defisit lagi ditambah penerimaan kas daerah tidak maksimal,” keluhnya.

Pihaknya tak bisa merinci bagian mana saja yang menyumbang angka defisit paling dominan dalam prognosis APBD tahun ini. “Rincian pastinya saya tidak ingat, hanya memang beberapa bagian utamanya pembangunan ya,” beber dia.

Selain itu, Pemerintah kota mengambil langkah skenario untuk menangani defisit anggaran yaitu memaksimalkan DBH, silpa, pemangkasan belanja barang dan jasa yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Dia mengharapkan dari langkah-langkah itu dalam penyusunan anggaran APBD Perubahan tahun 2017 tetap dimaksimakan dengan melihat skala prioritas dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengungkapkan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota hal yang harus dilakukan mengingatkan defisitnya anggaran. Namun, defisit bisa saja diminimalisir dengan menunda kegiatan dan mengurangi kegiatan.

“Kalo ada rasionalisasi itu hal biasa dan harus dilakukan oleh OPD,” ucapnya.

Dia menegaskan tidak ada anggaran untuk stadion pada APBD Perubahan 2017. Hanya ada anggaran Provinsi yang dialokasikan untuk penyelesaian jalan masuk.

“Yang penting anggaran untuk stadion sudah ada dari provinsi. Cuma untuk kelengkapan lain seperti kursi itu masih masih dibahas. Kita lihat dulu skala prioritasnya,” ujarnya.

Lihat juga...