hut

DPRD Kota Depok Inisiasi Raperda Sistem Kesehatan Daerah

DEPOK – Berawal dari banyaknya pengaduan, anggota DPRD Kota Depok kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

“Kebetulan saya di partai di bidang kesehatan, jadi banyak sekali menerima pengaduan-pengaduan, dan kebetulan partai juga  banyak berjejaring dengan stakeholdere, dan ini hasil diskusi,” beber Wakil Ketua Komisi D yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, sekaligus Ketua Pansus Raperda SKD, Sahat Farida Berlian, Senin (28/8/2017).

Sahat menjelaskan, latar belakang munculnya Raperda SKD, bahwa yang pertama pihaknya sejak awal mengkampanyekan adanya  kebutuhan payung hukum, terkait sistem kesehatan daerah, di mana pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah itu sudah  ada aturan secara rigit dan menjadi mutlak untuk ditaati oleh semua stakeholdere pelayan kesehatan.

“Dan, ternyata Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kesehatan sebenarnya juga sudah membuat drafting sebenarnya. Tapi, drafting itu belum pernah dikonsultasikan kepada DPRD. Jadi, secara posisi, DPRD Kota Depok mengusulkan hal ini, yang ternyata Pemkot juga pernah membahasnya di internal mereka, tetapi tidak pernah dikonsultasikan, maka keluarlah  rancangan sistem kesehatan daerah itu,” jelas Sahat.

Menurut Sahat, latar belakang munculnya Raperda SKD juga disemangati agar ada kepastian hukum dan kepastian layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Depok tanpa diskriminasi. Karena, selama ini di Depok diskriminasi berbasis ekonomi, khususnya, sangat terasa sekali.

“Kalau punya uang bisa mendapatkan pelayanan, kalau punya jaminan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan. Nah, ini yang menjadi agenda perjuangan kita. Mau punya uang atau tidak, orang Depok harus mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, baik itu di Puskesmas, rumah sakit daerah, klinik swasta maupun di rumah sakit swasta,” imbuhnya.

Dikatakan Sahat, sampai hari ini Pansus IV yang merupakan Pansus yang memegang record terlama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, karena ada dua Raperda. Yakni, Raperda Sistem Kesehatan Daerah, dan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk Raperda SKD, ada 7 (tujuh) ruang lingkup, meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manuasia kesehatan, sarana dan prasarana pendukung, manajemen informasi, penelitian dan pengembangan,  pemberdayaan masyarakat, serta perizinan, pembinaan dan pengawasan.

“Jadi, ada tujuh poin dalam ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah, dan tiap-tiap poinnya mempunyai detail yang sangat banyak yang terkait soal administrasi layanan dan advokasi kesehatan,” imbuh Sahat.

Dalam proses perumusannya, Sahat menyebut pihaknya melibatkan stakeholdere dan masyarakat, untuk menerima gagasan dan masukan demi kesempurnaan sistem yang sedang dibahas.

Beberapa stakeholdere yang dilibatkan, di antaranya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia yang ada di Kota Depok, Ikatan Dokter Indonesia Kota Depok, Ikatan Bidan, Ikatan Perawat, dan dari RSUD sebagai pelayan utama rumah sakit  milik Pemerintah Kota Depok, juga dari masyarakt sipil, dalam hal ini ada beberapa yang tergabung di Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).

“Kepala Puskesmas se-Kota Depok juga diminta pendapatnya untuk pelaksanaan ini, dan tentunya dari pemerintah daerah kita melibatkan BPJS Kota Depok, Dinas Kesehatan, dan Bagian Keuangan, karena nanti ada pointer soal bagaimana penganggaran pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah ini dilakukan. Basisnya tetap melalui APBD, mekanisme APBN, dan lain-lain,” urainya.

Sejauh ini, kata Sahat, SKD sudah final, dengan rekomendasi, bahwa PDI Perjuangan minta ada alokasi untuk quota PBI (Penerima Bantuan Iuran). Quota PBI ini bagaimana mekanisme pendataan lapangan. Kita minta untuk semua tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan, sukwan-sukwan, tenaga honorer di kantor dinas kecamatan, kelurahan itu dapat.

“Karena memang tenaga honorer ini gajinya kan semakin jauh di bawah UMR, rata-rata ngontrak, terus juga yang punya anak bersekolah, tentunya punya kebutuhan tinggi. Jadi, bagaimana mereka nggak pusing soal jaminan kesehatan,” ujar Sahat.

Sahat juga meminta untuk lansia kategori krisis dan masyarakat miskin secara ansich juga dialokasikan ke PBI. Ditegaskan  Sahat, pendataan itu oleh Pemkot harus benar-benar dibuka. “Walaupun mekanisme pendataan nanti yang punya itu Kementerian Sosial, tapi teknis lapangannya nanti Dinas Sosial. Jadi, hari ini yang terkategori miskin harus benar-benar tercover,” jelasnya.

Sahat juga menyoroti soal peralihan dari Jamkesda ke BPJS. Ia menilai, selama ini informasinya belum komprehensif. “Itu salah satu sasaran poin kita, bicara pembiayaan kesehatan masyarakat yang termarjinalkan,” kata Sahat.

Ditambahkan lagi, pihaknya juga meminta untuk layanan Puskesmas dan RSUD digratiskan melalui APBD. Tapi, itu tidak  bisa, karena jika sistem itu nanti diberlakukan otomatis nanti rembes.

“Misalkan rembes, RSUD memberikan tagihan pelayanan kesehatan ke Pemkot. Kalau rembes itu, dikhawatirkan mengganggu maksimalisasi pelayanan, karena ada kebutuhan cepat untuk penyelesaian administrasi keuangan, sementara mekanisme APBD kita harus diusulkan satu tahun sebelumnya. Dan, kemudian ada mekanisme anggaran perubahan yang itu agak berat dilakukan oleh RSUD,” jelas Sahat.

Lihat juga...