Menlu Serukan Kemitraan Pemerintah-Swasta Perangi TPPO

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidato pembukaan pada “Bali Process Government and Business Forum” di Perth, Australia, menyerukan pentingnya kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Melalui rantai pasokan bisnis mereka, sektor swasta dapat berkontribusi untuk mencegah kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perdagangan dan eksploitasi manusia,” kata Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Menlu RI pada pertemuan itu menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkeyakinan sektor bisnis mampu berperan dalam mencegah perdagangan dan eksploitasi manusia.

Untuk peran swasta dapat dijalankan dengan baik, Menlu Retno mengajukan empat pokok penguatan kolaborasi antara kalangan bisnis dan pemerintah.

“Pertama, bersama-sama menetapkan standar praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan tidak eksploitatif,” ujar dia.

Selanjutnya, Menlu Retno menyebutkan, hal kedua yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran kalangan industri dan mendorong manfaat bisnis beretika.

Ketiga, menurut Menlu RI, pemerintah dan swasta perlu mencari solusi terhadap akar masalah perdagangan orang yang tidak membebani negara dengan sumber daya terbatas.

“Dan keempat, membangun mekanisme khusus untuk bekerja secara kolektif dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang,” ucap Retno.

Bali Process Government and Business Forum, atau yang juga disebut “Perth Forum”, telah menghasilkan dua dokumen, yaitu pernyataan Ketua Bersama Pemerintah dan bisnis, serta Rencana Kerja yang disusun secara independen dan sukarela oleh kelompok bisnis.

Rencana kerja itu bertujuan untuk memberantas praktik-praktik perdagangan dan eksploitasi manusia dalam rantai pasokan produksi. [Ant]

Lihat juga...