hut

Soal Banjir, Pemkot Balikpapan Diminta Tegas pada Pengembang Yang Melanggar

BALIKPAPAN — Persoalan banjir yang melanda kota Balikpapan hingga kini tak kunjung berakhir, bahkan titik banjir bertambah. Dengan belum kunjung usai persoalan banjir itu, DPRD Balikpapan angkat bicara menjalankan fungsinya untuk pengawasan.

Komisi III DPRD Balikpapan minta kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk tegas kepada pengembang perumahan yang ada di Balikpapan untuk melaksanakan pembangunan perumahan sesuai dengan master plan dan aturan yang dimiliki pemerintah. Aturan tegas itu seperti membangun bozem atau pengendali air sesuai dengan perencanaannya dan lainnya agar air hujan yang jatuh di perumahan tidak meluap ke jalan selama hujan turun.

“Pengembang perumahan yang melanggar itu harus ditindak tegas, harus melakukan sesuai dengan perencanaan atau izin yang diusulkan. Perumahan itu harus komitmen. Pemerintahnya juga harus tegas ambil kebijakan yang tegas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H Haris ketika ditanya persoalan banjir, Rabu (30/8/2017).

Menurutnya, persoalan banjir ini sudah lebih dari 10 tahun telah terjadi dan penyelesaiannya juga belum ada. Persoalan banjir bukan dari anggaran daerah yang defisit namun bagaimana penanggulangannya dan programnya apa saja itu yang harus diteliti kembali.

“Masalah banjir ini dengan berkembangnya kota maju, makin bertingkat perumahan pengembang seharusnya diteliti. Bukannya hanya mengeluarkan izin, perumahan yang melanggar tidak bangun bozem dan pemeliharaan lingkungan harus ditindak,” tegasnya.

Menyinggung fungsi DPRD Haris mengatakan DPRD fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan penganggaran. Dalam penganggaran sesuai dengan program yang dipaparkan oleh eksekutif.

“DPRD fungsinya legislasi, pengawasan dan penganggaran. Kalau ditanya soal banjir tanya dulu Wali Kota visi dan misinya. Kalau mau dianggarkan drainase tahun ini bisa berjalan. Bagaimana mau jalan? Pertama harus pembebasan lahan, setelah itu baru membuat programnya. Sekarang kalau ada uang tapi kalau lahannya tidak ada, mau buat apa?” tambahnya.

Sementara itu, kalangan LSM pemerhati lingkungan menyarankan agar pemerintah tidak mengeluarkan izin pembangunan, apabila pengembang tidak terlebih dahulu membangun bozem  atau bendali di kawasan yang akan dibangun perumahan. Hal itu dilakukan untuk mencegah banjir di kawasan sekitarnya.

“Pastinya pengembang sebelum membangun membuat AMDAL dan izin lingkungan lainnya. Nah, itu harus lebih tegas. Mustinya bangun dulu bendali (bendungan pengendali) baru pembangunan perumahan. Kalau sudah banjir bagaimana,” terang Koordinator Stabil Balikpapan Jufriansyah.

Dikatakannya, pemerintah harus punya ketegasan dalam menyikapi persoalan banjir dan harus serius karena apabila tidak segera dilakukan penanggulangan banjir berkepanjangan.

“Memang betul kita harus selesaikan di hulunya, dan diperlukan anggaran tapi lagi defisit. Karenanya disarankan pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan izin melihat sisi lingkungannya,” imbuhnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com