hut

BPJS Kesehatan Depok Gencarkan Jemput Bola

DEPOK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Depok, Jawa Barat, gencar melakukan jemput bola kepada warga Kota Depok, agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di antaranya di lingkungan RW 04, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Syamsi, mendaftar diri dan keluarganya sebagai peserta BPJS. -Foto: Makmun Hidayat.

Warga pun tidak perlu repot-repot datang ke Kantor BPJS cabang Depok untuk mendaftar sebagai peserta BPJS. Petugas dari BPJS akan mendatangi warga Depok, baik di kelurahan maupun tempat ibadah, seperti gereja, masjid, dan mushola, juga di tempat keramaian seperti mall.

Pola jemput bola ini mendapat sambutan hangat warga, seperti yang terlihat di Musholla Al Mabrur RT 05/ RW 04, Jalan Serdang Raya, pada Senin (11/9/2017), selepas waktu salat Dhuhur sekira pukul 13.00 WIB hingga jelang Ashar. Warga berduyun-duyun untuk mendaftar dan dilayani oleh dua petugas dari BPJS, Wijanarko dan Findi.

Salah seorang warga, Syamsi (40 tahun), mengaku telah mendaftar untuk dirinya dan keluarganya, 4 orang sekaligus. “Saya hari ini mendaftar BPJS, untuk saya dan keluarga. Dua anak dan istri,” kata Syamsi.

Dengan memiliki kartu (BPJS Kesehatan), Syamsi ingin dapat kemudahan mendapat pelayanan fasilitas kesehatan. Ia tertarik membuat kartu BPJS lantaran kebutuhan dokumen, karena ke depan, kata Syamsi, identitas penduduk yang ia tahu harus menyertakan BPJS. “Mau tidak mau harus buat, untuk kebutuhan dokumen pribadi salah satunya,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, agar mendapat fasilitas kesehatan dengan mudah. “Untuk jaga-jaga, kalau soal kesehatan kita serahkan kepada yang di atas (Allah),” kata Syamsi.

Menurut Syamsi, dari pihak kesehatan sekarang sudah banyak keringanan BPJS. Kartu BPJS Kesehatan perlu juga dibuat, kata Syamsi, jadi kalau mau berobat tiap bulan bisa lebih memudahkan.

Syamsi sendiri memilih iuran bagi peserta BPJS yang perbulannya Rp80.000 per orang. dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Total bersama kedua anak dan istri, Syamsi akan merogoh kocek untuk iuran setiap bulan sebesar Rp320.000.

Namun, bagi peserta BPJS Kesehatan, juga bisa memilih iuran perbulannya Rp25.500 per orang atau Rp51.000 pada saat mendaftarkan diri. Dengan manfaat pelayanan ruang perawatan Kelas II bagi yang memilih iuran Rp51.000 dan perawatan Kelas III bagi yang memilih iuran Rp25.500. Penelusuran Cendana News, warga rata-rata memilih iuran yang paling kecil setiap bulannya.

Kepada pemerintah Kota Depok, Syamsi punya harapan, agar iuran untuk golongan III dapat di-cover oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Namun, ingatnya, jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi, benar-benar untuk orang tidak mampu.

Sebagaimana diketahui, peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuaran, meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan dan non PBI. Fakir miskin dan orang tidak mampu masuk PBI.

Adapun pelayan kesehatan yang dijamin terdiri pelayanan kesehatan nonspesialistik, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, dan ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Raperda SKD, Sahat Farida Berlian, mengatakan, munculnya Raperda SKD disemangati agar ada kepastian hukum dan kepastian layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Depok tanpa diskriminasi.

“Kalau punya uanga bisa mendapatkan pelayanan, kalau punya jaminan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan. Nah, ini yang menjadi agenda perjuangan kita. Mau punya uang tidak, orang Depok harus mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa deskriminasi, baik itu di Puskesmas, rumah sakit daerah, klinik swasta maupun di rumah sakit swasta,” ujar Sahat.

Ia juga meminta, ada alokasi untuk kuota PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kuota PBI ini bagaimana mekanisme pendataan lapangan. Ia minta untuk semua tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan, sukwan-sukwan, tenaga honorer di kantor dinas kecamatan, kelurahan itu dapat.

“Karena memang tenaga honorer ini gajinya kan semakin jauh di bawah UMR, rata-rata ngontrak, terus juga yang punya anak bersekolah tentunya punya kebutuhan tinggi. Jadi bagaimana mereka nggak pusing soal jaminan kesehatan?” ungkap Sahat.

Sahat juga meminta untuk lansia kategori krisis dan masyarakat miskin secara ansich juga dialokasikan ke PBI. Ditegaskan Sahat, pendataan itu oleh Pemkot harus benar-benar dibuka. Walaupun mekanisme pendataan nanti yang punya itu Kementerian Sosial, tapi teknis lapangannya nanti Dinas Sosial. Ia berharap yang terkategori miskin harus benar-benar tercover.

Lihat juga...