DPRD Kalsel Bicarakan Taksi Daring dengan Kemenhub

BANJARMASIN — Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan serta membidangi perhubungan akan membicarakan taksi dalam jaringan (daring) atau online di provinsinya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

“Kita perlu membicarakan taksi online itu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Sekatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Selasa (26/9).

Hal itu karena, kata anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, taksi daring belum jelas peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.

Sementara kenyataannya taksi daring itu ada atau beroperasi, kendati secara diam-diam/kucing-kucingan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.

Ia menunjuk salah satu contoh di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota belakangan ini juga sudah ada taksi daring, bahkan beberapa kali menimbulkan persoalan dengan pengelola/sopir taksi biasa (konvensional).

Sebagaimana halnya pernah terjadi penyerangan terhadap taksi yang diduga menggunakan sistem dalam berjaringan atau online dan para pengelola/sopir taksi konvensional yang mempunyai izin berunjuk rasa ke DPRD Kalsel.

Unjuk rasa para pengelola/sopir taksi berizin itu meminta wakil-wakil rakyat tersebut memfasilitasi atau membantu memperjuangkan nasib mereka kepada instansi terkait, karena seiring keberadaan taksi online, pendapatan mereka berkurang sampai 80 persen.

“Persoalan taksi online dan taksi konvensional itu perlu pengaturan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan bersama,” lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan RI tersebutl.

Lihat juga...