MUI Dukung ‘Diplomasi Sunyi’ Selamatkan Rohingya

JAKARTA – Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Jubaidi, mengatakan, MUI telah mengeluarkan pernyataan sikap berkaitan dengan tragedi kemanusiaan di Rohingya, Myanmar.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Jubaidi, di ruang rapat lantai 2 Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Selasa (5/9/2017). -Foto: Sri Sugiarti

Beberapa poin pernyataan sikap itu sudah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan kelembagaan tinggi negara lainnya. Bahkan, kata Muhyiddin, pada Sabtu, 2 September 2017, MUI diundang oleh Menteri Luar Negeri, dan hadir dalam pertemuaan itu juga utusan dari ormas Islam lain.

“Indonesia sudah memilih jalur yang tepat, yaitu menggunakan silent diplomacy. Artinya, diplomasi sunyi. Karena sunyi, maka tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Walaupun kedengaran tapi bunyinya sayu-sayu, ya,” ujar Muhyiddin, kepada Cendana News, di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (5/9/2017) sore.

Sementara, lanjut dia,  negara lain itu, mega poin diplomacy, yakni bersuara lantang mengkritik membombardir dengan kata-kata,  tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Itulah yang terjadi di dunia saat ini.

Karena itu, kata Muhyiddin, pertama, MUI mendukung diplomasi yang sedang dijalankan oleh Menlu RI, Retno Marsudi, yang saat ini masih berada di Myanmar sedang melakukan serangkaian pertemuaan dengan petinggi Myanmar,  termasuk di dalamnya adalah Aung San Suu Kyi.

Kedua, MUI minta agar Myanmar serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sudah seringkali terjadi di negara Myanmar, di mana sebagian besar korban adalah umat Islam dari kalangan sipil.

Ketiga, sesuai dengan saran dari MUI yang sejalan dengan kebijakan Menlu, bahwa Myanmar belum membuka bantuan yang datang dari dalam dan luar negeri sebebas-bebasnya. Bantuan tersebut akan disalurkan untuk etnis Muslim Rohingya. MUI juga  minta agar segera pemulihan keamanan dilakukan di Myanmar jangan berlarut-larut dan penghentian tindakan kekerasan.

“MUI minta agar semua orang diproteksi dijamin keamanannya tanpa harus melihat dari mana dan etnis apa mereka. Penegakkan hukum harus diberlakukan seadil-adilnya,” kata Muhyiddin.

Adapun riak-riak di Indonesia yang begitu menyebar dan begitu massif, yakni adanya demo baik yang dilakukan oleh ormas atau lainnya, MUI, kata Muhyiddin, memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi, karena itu hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi, MUI minta agar dilakukan dengan tertib mengikuti Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, kalau ada sebagian orang beranggapan dan menilai, bahwa sikap Indonesia terlalu lembut dan lemah, itu sah-sah saja. Karena Indonesia tidak mau teriak-teriak dan tidak mau mengkritik secara terbuka, yang nanti malah tidak mendapatkan akses untuk menyalurkan bantuan kepada para korban kemanusiaan di kawasan Rakhine.

Begitu pula kalau rakyat minta agar duta besar (dubes) Myanmar itu ditarik, dipanggil serta diusir dari Indonesia. Menurut Muhyiddin, itu pun akan menimbulkan masalah baru. Karena kalau itu terjadi, berarti Dubes RI  di Myanmar juga harus pulang ke Indonesia, sehingga kita tidak memiliki kontak, bagaimana bisa menyalurkan bantuan kepada para korban yang ada di Rakhine, Myanmar?

“Jadi, harus ada win-win solution. Kita mengkritisi, tapi dengan cara kita. Kita membuat pernyataan yang mungkin tidak sejalan dengan sikap pemerintah Myanmar. Tetapi, kita juga berkeinginan agar jalur-jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka bagi Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan, sejauh ini ada 11 filantropi lembaga kemanusiaan yang melakukan komunikasi dengan pihak Myanmar.  Indonesia saat ini sedang berjuang semaksimal mungkin, agar kasus penderitaan umat Islam Rohingya segera berakhir.

Indonesia juga bekerjasama dengan seluruh masyarakat cinta damai di dunia, khususnya dari organisasi Islam dari gerakan negara Non-Blok, dan lainnya untuk menyalurkan bantuan.

Bahkan, kata dia, Indonesia dalam hal ini juga ingin membangun rumah sakit dan sekolah di Rakhine, Myanmar. Itulah yang sedang digarap oleh Indonesia, dan MUI serta  ormas Islam mendukung langkah-langkah  pemerintah,  selama itu untuk menyelamatkan umat Muslim Rohingya dari tindakan kekerasan dan kezaliman.

Lalu, apakah tragedi Rohingya ini ada campur tangan asing?

Muhyiddin menyebutkan, bahwa sebetulnya  konflik ini sudah terjadi sejak ratusan tahun. Masalahnya, kata dia, tidak ada kesiapan pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan etnis Muslim Rohingya yang tinggal di Rakhine.

“Pemerintah Myanmar beranggapan, bahwa umat Islam di sana adalah pendatang haram. Sementara mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, kakek nenek mereka lahir dan tinggal di sana. Sehingga inilah yang sangat disayangkan,” tukas Muhyiddin.

MUI menilai ada dua tindakan pemerintah Myanmar. Pertama, kata Muhyiddin, adanya tindakan genosida. Kedua, menyakini adanya  pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa, terutama umat Muslim.

“Tetapi, pemerintah Myanmar  masih tetap berusaha mencari jalan dengan mengatakan itu hanya konflik etnis. Ya, kami yakin, bahwa ada konflik agama di sana,  bukan hanya konflik etnis. Anda bisa  lihat sendiri susah untuk dinafikkan, bahwa kenyataan memang seperti itu,” tukasnya.

Terkait intervensi dari China, Muhyiddin mengatakan, memang ada pernyataan menteri luar negeri China yang mengancam untuk menandingi kekuatan Turki, bila ingin menginvasi Myanmar. “Saya pikir itu terlalu jauh. Apa yang bisa kita lakukan saat ini bagaimana menghentikan tindakan kekerasan dan menyelamatkan nyawa umat Muslim Rohingya,” tegasnya.

Menurutnya, laporan yang dibuat oleh Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, sebagai penasehat PBB untuk masalah Rohingya sudah jelas. Laporan setebal 66 halaman itu memuat antara lain bagaimana umat Muslim Rohingya itu diakui statusnya oleh pemerintah Myanmar.

MUI, kata Muhyiddin, mengimbau kepada negara cinta damai di dunia, terkhusus negara Timur Tengah, Negara ASEAN, dan negara lainnya untuk bahu-membahu dengan Indonesia menghentikan tindakan kekerasan tersebut.

Tapi, itu diakui Muhyiddin memang tidak  mudah, karena saat ini negara-negara Islam banyak mengalami konflik.

“Ya, di Arab sedikit konflik. Mungkin energi mereka habis untuk menyelesaikan konflik dalam negeri saja. Ini tantangan, dan kita tidak boleh terpengaruh jangan sampai Indonesia begitu. Indonesia harus stabil dan kuat,” ungkapnya.

Adapun terkait pengungsi umat Muslim Rohingya, dikatakannya, Indonesia memang harus berperan. MUI sudah menyampaikan kalau terpaksa mereka datang ke Indonesia, harus disambut baik. Namun demikian, kata Muhyiddin, jangan  menyediakan pulau khusus untuk pengungsi Rohingya yang lari dari negaranya.

Hal itu, menurutnya, tentunya akan menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia, karena harus ada anggaran, dan juga harus ada kerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yakni organisasi di bawah PBB yang mengurus pengungsi, serta kerjasama dengan pihak lainnya.

“Pengalaman masa lalu itu pada saat ada penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam-Kepulauan Riau,  sampai saat ini masih menyisakan masalah,” pungkasnya.

Lihat juga...