Pemenang Nobel Desak PBB Akhiri Kekerasan di Rohingya

LONDON – Pemenang Hadiah Nobel, Malala Yousafzai dan Muhammad Yunus mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakhiri kekerasan di Myanmar. PBB didesak untuk memanfaatkan semua sarana yang dimiliki untuk menangani persoalan yang telah memaksa 400 ribu Muslim Rohingya lari ke Bangladesh.

Pelarian etnis Muslim Rohingya dimulai setelah serangkaian serangan militan Rohingya memicu respons militer di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Lembaga hak asasi manusia PBB sempat mengatakan hal tersebut sebagai contoh tertulis tentang pembersihan etnis.

Desakan disampaikan Yousafzai bersama dengan 29 orang lainnya, diantaranya Uskup Agung Desmond Tutu dan miliyuner Richard Branson asal Inggris dalam bentuk surat terbuka kepada PBB. “Kami mendesak Anda untuk mengambil tindakan tegas menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Desa-desa telah dibakar, perempuan diperkosa, banyak warga sipil ditangkap secara sewenang-wenang, dan anak-anak terbunuh,” ujar Yousafzai dalam surat terbuka yang ditulisnya Rabu (13/9/2017),

Surat tersebut diajukan saat Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu secara tertutup dengan Pemimpin Myanmar Aung San Sukyi. Keberadaan surat tersebut pada akhirnya menambah tekanan terhadap Aung San Suu Kyi. Tercatat Sukyi telah dua kali menggagalkan rencana perjalannya ke PBB akibat krisis yang sedang terjadi. Sementara kritikus menilai Suu Kyi, yang juga seorang pemenang Nobel, harus menanggalkan hadiahnya karena gagal berbuat lebih banyak untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Laporan dari para pengungsi dan kelompok hak asasi manusia memberi gambaran serangan yang meluas di desa Rohingya di utara negara bagian Rakhine oleh pasukan keamanan dan etnis Buddha Rakhine, yang telah membakar banyak desa Muslim. Namun pihak berwenang Myanmar telah menyangkal bahwa pasukan keamanan, atau warga sipil Buddha yang memulai terjadinya kebakaran, dan menyalahkan gerilyawan tersebut.

Myanmar telah membatasi sebagian besar akses lembaga bantuan di wilayah utara Rakhine, dengan beberapa pejabat yang menuduh pemberi bantuan bertindak mendukung pemberontak. Surat tersebut meminta pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk memberikan kewarganegaraan Rohingya dan kebebasan gerak.

Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai migran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari warga Rohingya yang telah tinggal di negara tersebut dari generasi ke generasi. Pemerintah Myanmar dinilai perlu diberi tahu bahwa dukungan dan keuangan internasional bergantung pada perubahan kebijakan yang besar terhadap Rohingya. (Ant)

Lihat juga...