Wawako Balikpapan: Sebaiknya Gedung Parkir Dialihkan Pemanfaatan untuk DPRD

BALIKPAPAN — Rencana pembangunan gedung DPRD Kota Balikpapan yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini terus mendapatkan pro dan kontra, menyusul terbatasnya anggaran daerah.

Dalam Detail Enggineering Design (DED) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan biaya pembangunan diestimasikan mencapai Rp350 miliar untuk 8 lantai. Pembangunan gedung inipun sudah disetujui dan dengan pola pembangunan multiyears. Tahun ini saja pemkot dan DPRD mengalokasikan Rp25 miliar untuk memulai pelaksanaan fisik namun pemkot baru pada tahap uji Mekanikal Kontruksi.

Wakil Wali kota Rahmad Mas’ud menyarankan jika ada keinginan cepat anggota DPRD memiliki gedung baru, sebaiknya dialihkan pemanfaatan gedung parkir menjadi gedung DPRD.

“Ya saran saya mending gedung parkir alih fungsi kalau memang mau cepat dipakai,” ungkapnya, Jumat (29/9/2017).

Menurutnya, apabila saran ini mau dipakai maka perlu dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD termasuk mengkaji aturannya.

“Saran saya bahas melalui DPRD, Perda diubah, alihkan saja dari lahan parkir. Kalau memang itu memungkinkan, rasional dan tidak menyalahi aturan kenapa nggak kalau mau cepat-cepat gedung baru,” tukasnya.

Rahmad menilai pengalihan fungsi gedung parkir yang berada di jalan Jenderal Sudirman itu pastinya akan menghemat anggaran kota apalagi situasi anggaran yang masih membutuhkan pertimbangan skala prioritas.

“Kalau saya kan sudah komit bukan melarang, ya ditunda dulu pembangunannya karena anggaran masih banyak yang skala prioritas. Seperti masalah banjir, gedung sekolah dan gedung pemerintah camat dan lurah masih banyak yang ngontrak,” kata Rahmad yang juga Ketua Golkar Balikpapan.

Pihaknya juga telah mengintruksikan dan memberikan arahan fraksi Golkar bahwa kalaupun dibangun sebaiknya dilakukan design ulang tidak sampai delapan lantai. Sebab bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran tapi juga perawatan nantinya.

“Kami minta kalau pun dibangun jangan delapan lantai karena dari segi biaya memberatkan bangunnya tapi kemudian perawatannya itu bebankan APBD juga. Kita tidak mau menitipkan permasalahan ke pemimpin berikutnya,” imbuhnya.

Lihat juga...