Dewan dan Asperikom Sepakat Desak Cabut Permen LHK

PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau mendukung Aliansi Serikat Pekerja Riau Kompleks (Asperikom) PT Riau Andalan Pulp & Paper untuk mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor 17 tahun 2017.

Peraturan tersebut tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Ketua DPRD Riau Septina Primawati menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Asperikom. Hal itu dikarenakan, keberadaan peraturan  tersebut bila dibiarkan bisa menimbulkan PHK besar-besaran serta memunculkan banyak dampak ikutan.

“Apa yang disampaikan ini akan kami bawa. Apakah nanti kita surati Presiden, atau seperti apa. Kami akan rapat di pimpinan untuk mencari solusi,” ujar istri mantan gubernur Riau dua periode Rusli Zainal itu sembari menegaskan DPRD bahkan siap bersama-sama masyarakat untuk demonstrasi ke Jakarta jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi.

Anggota DPRD Provinsi Riau dari partai Nasional Demokrat Ilyas HU menyebut kalau anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang.

“Sesuai arahan pimpinan kami tadi, kami akan perjuangkan aspirasi bapak dan ibu-ibu. Biar kami akan perjuangkan sampai titik darah terakhir,” sebut Legislator asal Kampar itu.

Anggota DPRD Riau lainnya Markarius Anwar menyatakan kesiapannya untuk bersama masyarakat melakukan aksi massa hingga ke Jakarta agar pemerintah tidak memberlakukan Permen tersebut.

Lihat juga...