Iran, Irak Akan Latihan Bersama Amankan Perbatasan

DUBAI – Pasukan pemerintah Iran dan Irak akan melakukan latihan militer bersama di dekat perbatasan, Sabtu (30/9/2017). Latihan merupakan bagian dari upaya Teheran untuk mendukung Baghdad setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdi.

Seorang juru bicara militer Iran menyebut, bahwa keputusan untuk menggelar latihan perang dalam beberapa hari mendatang itu diambil dalam pertemuan para komandan militer Iran. Pertemuan itu juga menyepakati langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan serta menerima pasukan Irak yang akan ditempatkan di pos-pos perbatasan.

“Pertemuan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dinyatakan Iran soal penghormatan terhadap integritas serta pelestarian integritas wilayah Irak, juga atas permintaan pemerintah Irak agar Iran bekerja sama dalam membentuk otoritas pemerintahan pusat di terminal-terminal perbatasan Iran-Irak,” tambah juru bicara.

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) menolak menyerahkan kendali soal penyeberangan perbatasan kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta Irak, Iran, dan Turki. Desakan dari Irak, Iran dan Turki tersebut sebebagai balasan atas referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh warga Suku Kurdi.

Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pihaknya telah berencana mengambil kendali perbatasan dengan Iran dan Turki. Kendati demikian Irak tidak menyiratkan apakan pasukan Irak akan diarahkan ke pos-pos perbatasan luar yang dikendalikan KRG dari sisi Iran dan Turki.

Pihak Kurdi Irak mendukung kemerdekaan dalam referendum Senin. Dukungan Kurdi bertentangan dengan sikap negara-negara tetangga, yang khawatir bahwa jajak pendapat tersebut bisa menimbulkan konflik baru di kawasan. Iran, yang mengecam referendum itu sebagai langkah ilegal, pada Jumat melarang transportasi pengangkut produk minyak suling perusahan Iran untuk masuk dan keluar dari wilayah Kurdi Irak.

Sementara itu Irak berencana mengambil kendali batas wilayah mandiri Kurdistan. Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Iran dan Turki. Hanya saja Kementerian Pertahanan yang mengeluarkan pernyataan tersebu t tidak memberikan rincian atau penjelasan lebih lanjut, terkait rencana pasukan Irak merebut pos perbatasan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dari sisi wilayah Iran dan Turki.

Langkah untuk merebut pos perbatasan merupakan tindakan tanggapan terhadap sebuah penyelenggaraan Referendum Kurdi pada Senin lalu, yang hasilnya dikuasai oleh suara mendukung pemisahan diri dari Irak. Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kendali atas daerah perbatasan luarnya dengan Turki, Iran dan Suriah.

Didukung oleh Ankara dan Teheran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau mereka akan menghadapi sanksi, pengucilan internasional dan kemungkinan adanya campur tangan militer. Sebelumnya pada Jumat, sebuah larangan diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak terhadap penerbangan internasional menuju Kurdistan sebagai imbas dari penolakan KRG atas permintaan untuk menyerahkan kendali bandar udara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.

KRG juga menolak untuk menyerahkan kendali atas daerah perbatasannya, menurut laporan sebuah stasiun televisi yang bermarkas di Erbil, Rudaw.

“Pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandar udara berjalan sesuai rencana dalam koordinasi dengan otoritas terkait dan negara tetangga, tidak ada penundaan dalam prosedur,” ujar Kementerian Pertahanan Irak.

Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa utusan militer Irak mengunjungi perbatasan Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga dikerahkan di sisi perbatasan dengan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki.(Ant)

Lihat juga...