Sikapi Moratorium Pembangunan Gedung, Wali Kota Balikpapan Surati DPRD

BALIKPAPAN – Menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai moratorium pembangunan gedung baru pemerintahan/lembaga, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengirimkan surat ke DPRD Balikpapan terkait permintaan revisi rencana pembangunan gedung DPRD Balikpapan.

Selain karena defisitnya anggaran pemerintah daerah untuk rencana pembangunan gedung DPRD, moratorium kebijakan pemerintah pusat juga salah satu upaya pemerintah untuk mengirimkan surat ke DPRD.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menerangkan, saat ini pemerintah kota sudah menyurati DPRD Balikpapan terkait moratorium tersebut dari Kemendagri RI yang diteruskan ke Gubernur Kalimantan Timur agar pembangunan gedung DPRD maupun pemerintahan  dievaluasi menyusul defisitnya anggaran.

“Kami sudah sampaikan ke DPRD moratorium itu, silahkan DPRD menyikapinya. Dan saya dengan DPRD juga akan menyikapinya,” tegasnya Rabu (4/10/2017).

Rizal menyebutkan terkait pembangunan gedung DPRD Balikpapan juga sudah disampaikan ke Gubernur Kaltim dan nantinya Pemprov akan mencermati lagi.

“Nanti kami tunggu hasil keputusan Pak Gubernur. Pemprov yang akan mencermati apakah diloloskan aau tidak terkait permohonan evaluasi pembangunan gedung DPRD tersebut,” bebernya.

Menurutnya, surat Pemkot tersebut meminta pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan dengan 8 lantai direvisi menjadi 4-5 lantai sekaligus penganggaran dilakukan secara bertahap.

“Karena anggarannya besar dan pemeliharaannya juga tinggi selain juga ada moratorium dari gubernur atau dari Mendagri. Silahkan DPRD menyikapinya,” ucap Rizal.

Dikatakannya, saat ini masih menunggu keputusan DPRD Balikpapan dan hingga Selasa kemarin (3/10), pihaknya belum menerima surat resmi DPRD terkait hal itu.

“Kami baru menerima surat DPRD bahwa dua fraksi yakni fraksi Golkar dan PDIP menolak jika dibangun 8 lantai tapi direvisi menjadi 4 lantai,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemkot telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan dengan desain 8 lantai dan dianggarkan Rp250 miliar dengan sistem tahun jamak (multiyers) mulai tahun 2017-2019. Melalui APBD murni 2017 ini, pembangunan gedung tersebut dianggarkan Rp25 miliar.

Lihat juga...