Akibat Kecemburuan Pembagian Lahan, Proses HKm Berjalan Lambat

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

104
Lahan di sekitar jalan dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo yang termasuk dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan dapat dikelola masyarakat sekitar. Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE — Adanya kecemburuan antara sesama petani di dalam kelompok mengakibatkan pembagian lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sedikit terhambat sebab anggota kelompok banyak yang tidak mau bila mendapatkan lahan yang jauh dari jalan raya.

“Kalau kecemburuan iya karena ada lokasi yang di pinggir dan ada yang jauh dari jalan raya sehingga kemudian orang berpikir bahwa dengan pembagian itu mempermudah akses. Ini membuat semua orang ingin mendapatkan lahan di pinggir jalan raya,” sebut Hery Naif Rabu (15/11/2017).

Baca juga: Hutan Kemasyarakatan Dianggap Sekadar Proyek Pemerintah

Hery Naif manejer program Wahana Tani Mandiri (WTM). Foto : Ebed de Rosary

Kepada Cendana News manejer program Wahana Tani Mandiri ini menyebutkan, lokasi Rotanlok di desa Egon Gahar berada di pinggir jalan raya di dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo sementara Poporegang dan Wolonbusur agak jauh dari jalan.

“Keterlambatan pendistribusian lahan bukan hanya kesalahan di tingkat kelompok tani tapi di tingkat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) dalam hal pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Sebetulnya kata mantan Direktur WALHI NTT ini, HKm merupakan kebijakan dari UPT KPH sehingga apapun problemnya mereka harus mengambil kebijakan agar masyarakat tidak berandai-andai dan menyebabkan IUP HKm yang sudah terbit tahun 2013 kenyataan di lapangan baru berjalan di tahun 2017.

Di kecamatan Mapitara selain desa Egon Gahar, desa Hale dan Hebing akibat ada perubahan undang-undang kewenangan pengurusan berpindah ke provinsi sehingga harus diproses ulang lagi.

“Desa Hale dan Hebing masih menunggu IUP HKm yang dikeluarkan kementerian Kehutanan tapi prosesnya ada di provinsi dan sudah diajukan sehingga kita berharap tahun 2018 izinnya sudah keluar,” ungkapnya.

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) Carolus Winfridus Keupung kepada Cendana News menambahkan, keterlambatan distribusi lahan HKm karena terkait dengan luas lahan yang tidak sama dan juga terkait pemetaan wilayah kelola dan dilindungi.

Baca juga: Mapin Detun Tara Gahar Kelola 809 Hektar Hutan Kemasyarakatan

Dalam wilayah kelola lanjut Win, masyarakat bisa menanam tanaman pertanian umur pendek seperti padi dan jagung dan dalam perjalananya menanam tanaman umur panjang sehingga areal hutan lindung yang kosong bisa dipenuhi dengan pepohonan seperti tanaman cengkeh, kakao, pala dan lainnya.

“Wilayah yang dilindungi merupakan area yang tidak boleh dikelola seperti sekitar mata air tapi ini juga tergantung apakah di dalam HKm tersebut ada tidak wilayah yang dilindungi. WTM dalam proses pembagian HKm hanya bertugas membantu petani dalam hal pembagian lahan sedangkan kewenangan ada di UPT KPH,” pungkasnya.

Komentar