ASEAN Tandatangani Konsensus Perlindungan Hak Pekerja Migran

54
Ilustrasi Asean -Dok: CDN

MANILA – Para pemimpin negara ASEAN secara resmi menandatangani Konsensus tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara. Konsensus tersebut menjadi salah satu dokumen hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 ASEAN.

Penandatanganan Konsensus tentang pekerja migran itu dilaksanakan menjelang acara penutupan KTT ke-31 ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017). Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran itu akan menjadi suatu dokumen kesepakatan bersama negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan sosial, akses hukum, perlakuan adil dan manusiawi, dan akses layanan kesehatan bagi para pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia dan Filipina sebagai dua negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan ASEAN terus mendorong upaya negara anggota ASEAN untuk memajukan perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo-pun menyampaikan dorongan tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dalam KTT ke-31 ASEAN pada Senin (13/11/2017) di Manila.

Dokumen Konsensus ASEAN itu merupakan bentuk nyata perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dokumen Konsensus ASEAN tentang perlindungan hak-hak pekerja migran tersebut akan diikuti oleh suatu Rencana Aksi dimana Pemerintah Indonesia memiliki peran aktif dalam penyusunannya.

Dalam rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 di Manila, negara anggota ASEAN menyepakati Rencana Kerja Lintas-Sektoral tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Rencana kerja lintas sektoral dan lintas pilar itu merupakan rencana kerja pertama yang dikembangkan oleh ASEAN untuk menangani perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Rencana Kerja tersebut menekankan kegiatan regional yang harmonis untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan orang dalam empat bidang, yaitu pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, penegakan hukum dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan orang, serta koordinasi regional dan internasional.

Rencana Kerja yang disusum selanjutnya akan mencakup hasil-hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan dan status pelaksanaannya sebagai acuan dalam memantau dan mengevaluasi Rencana Kerja itu sendiri. Rencana Kerja Lintas Sektoral ASEAN tentang Penanganan Perdagangan Orang itu disahkan oleh sembilan badan sektoral yang mewakili tiga pilar Komunitas ASEAN, yaitu pilar politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Rencana Kerja tentang penanganan perdagangan orang itu dibentuk untuk mengimplementasikan Konvensi ASEAN 2015 Melawan Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), yang mulai berlaku pada 8 Maret 2017. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh negara anggota ASEAN.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara resmi menutup rangakaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa (14/11/2017). “Kita akhirnya menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT ke-31 ASEAN di bawah keketuaan Filipina,” ujar Presiden Rodrigo Duterte.

Duterte menyampaikan Pemerintah Filipina telah menjalankan segala tanggungj awabnya selama masa jabatan keketuaan Filipina di ASEAN pada 2017. Presiden Duterte pun menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum yang telah mendukung penyelenggaraan KTT ke-31 ASEAN dan kepemimpinan Filipina di ASEAN sepanjang 2017.

Selanjutnya, Presiden Filipina secara simbolik menyerahkan keketuaan ASEAN kepada Singapura yang efektif menjabat sebagai Ketua ASEAN pada Januari 2018. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong secara simbolik mengambilalih masa keketuaan ASEAN dari Filipina dengan menerima palu kayu dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

PM Lee Hsien Loong menyampaikan apresiasi kepada Presiden Duterte yang dinilai berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama masa keketuaan Filipina. PM Singapuran menyebutkan beberapa capaian ASEAN di bawah keketuaan Filipina, antara lain kesepakatan ASEAN-China untuk memulai perundingan “Code of Conduct” (CoC) untuk penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran.

PM Lee Hsien Loong berjanji akan terus berupaya meningkatkan kerja sama antar sesama negara anggota ASEAN dan antara negara ASEAN dengan mitra wicaranya selama masa keketuaan Singapura pada 2018. “Singapura merasa terhormat untuk menerima jabatan keketuaan ASEAN dari Filipina. Kami berharap dapat bekerjasama dengan semua anggota ASEAN dan akan menyambut anda semua untuk datang ke Singapura pada 2018,” pungkasnya. (Ant)

Komentar