Asia Tenggara Tak Remehkan Laut China Selatan

45
Ilustrasi 50 Tahun ASEAN/Foto: ASEAN.org.

MANILA – Sebuah naskah pernyataan dari KTT ASEAN menyebut, Negara-negara di Asia Tenggara tidak akan memandang remeh perselisihan di Laut China Selatan yang sekarang kondisinya relatif tenang.

Pernyataan tersebut informasinya akan dikeluarkan setelah pertemuan antara China dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggota 10 negara di ibu kota Filipina itu, kata satu sumber diplomatik.

ASEAN disebut perlu bekerja sama untuk memelihara perdamaian, stabilitas, kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional. Hal tersebut menjadi kepentingan kolektif untuk menghindari miskalkulasi yang dapat mengarah ke peningkatan ketegangan.

Hampir semua wilyah Laut China Selatan diklaim oleh China. Taiwan dan empat negara anggota ASEAN lainnya yakni Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei juga mengklaim wilayah tersebut. Kondisi saling klaim tersebut yang menimbulkan tumpang tindih dan memunculkan ketegangan.

Para pemimpin China, Amerika Serikat dan tujuh negara lainnya ikut serta bergabung dengan ASEAN dalam KTT yang dilaksanakan tahunan. Presiden AS Donald Trump mengatakan Dia siap memediasi antara negara-negara yang mengklaim atas Laut China Selatan yang diperselisihkan. (Baca : https://www.cendananews.com/2017/11/trump-tawarkan-diri-sebagai-penengahan-sengketa-lcs.html )

Juru bicara Departemen Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan, China menjunjung tinggi upaya menyelesaikan isu Laut China Selatan melalui pembicaraan dengan negara-negara yang terlibat langsung dalam persoalan tersebut. Chin disebutnya juga menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

“Situasi di Laut China Selatan secara umum stabil dan menuju arah yang tepat dengan usaha-usaha bersama China dan negara-negara ASEAN,” katanya Senin (13/11/2017).

Sebelumnya, China dibuat marah oleh kebebasan patroli navigasi di Laut China Selatan dan komentar-komentar tentang isu tersebut oleh Amerika Serikat. China melihat apa yang disampaikan AS tersebut provokatif.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bahwa, kendati ada perbedaan-perbedaan mereka, para pemimpin hendaknya tidak membahas Laut China Selatan. “Kami harus berteman. Kepala-kepala panas yang lain ingin kita berkonfrontasi dengan China dan yang lain di dunia atas begitu banyak isu. Laut China Selatan lebih baik jangan disinggung. Tak ada pihak yang mampu berperang. Hal tersebut akan jadi konfrontasi yang sangat menyakitkan,” kata Duterte dalam konferensi bisnis.

Sementara itu sebuah rancangan lain dari KTT ASEAN menyebut, konferensi tersebut tidak akan membahas persoalan eksodus warga Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar, menyusul kekerasan oleh pihak militer yang digambarkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis. Dalam satu paragraf komunike, hanya menyebutkan pentingnya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Vietnam dan korban pertempuran kelompok militan di Filipina, serta komunitas yang terdampak di negara bagian Rakhine.

Pernyataan tersebut disusun oleh pihak Filipina, ketua ASEAN yang mempunyai anggota sepuluh negara, termasuk Myanmar, tempat pemimpin kedua negara bertemu pada sesi pendahuluan di Manila. Rancangan pernyataan tersebut juga sama sekali tidak menyebutkan secara rinci situasi di negara bagian Rakhine atau menggunakan kata Rohingya bagi kelompok minoritas Muslim yang tertindas.

Dalam berbagai kesempatan dengan para pemimpin asing, Aung San Suu Kyi selalu meminta agar mereka tidak menggunakan istilah Rohingya. Pemerintah Myanmar yang sebagian besar adalah penganut Buddha, menganggap Rohingya sebaga imigran gelap dari Bangladesh sehingga tidak mengakui keberadaan mereka meski sudah turun temurun hidup di Myanmar.

Lebih dari 600.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan setelah pihak militer Myanmar melancarkan operasi sebagai balasan atas serangan kelompok militan Rohingya terhadap pos keamanan pada 25 Agustus lalu.

Gelombang pengungsi Rohingya telah menimbulkan reaksi dari seluruh dunia dan bahkan ada tuntutan agar hadiah Nobel Suu Kyi sebagai pahlawan demokrasi pada 1991 dicabut karena ia justru bersikap diam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar.

Pada September lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, situasi di Rakhine lebih tepat disebut sebagai pembersihan etnis. Sebagian anggota ASEAN, terutama yang berpenduduk mayoritas Islam, terutama Malaysia, sudah menyampaikan pernyataan keras.

Namun akibat prinsip ASEAN yang tidak saling campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara, masalah Rohingya pun terpinggirkan di KTT ASEAN tersebut. Suu Kyi, yang tidak menyinggung krisis Rohingya pada pada pidato menjelang KTT setelah mendarat di Manila, Minggu, mengkritisi prinsip tidak saling campur tangan ASEAN pada 1999 ketika ia memperjuangkan demokrasi di negaranya yang saat itu dikuasai junta militer. (Ant)

Komentar