BKIPM Berkomitmen Jaga Indonesia dari Hama Penyakit, Eskpor dan Impor

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

74
Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI Riza Priyatna (kanan) saat menyerahkan cendera mata kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri usai dibukanya kegiatan tersebut secara resmi/Foto: M. Noli Hendra

PADANG — Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kegiatan ‘goes to campus’ ke Universitas Bung Hatta, Padang. Kegiatan tersebut merupakan upaya BKIPM mensosialisasikan perannya dalam menjaga Indonesia dari ilegal ekspor dan impor.

Baca juga: KKP akan Tindak Pengusaha Perikanan yang Tidak Ikuti Aturan

Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI, Riza Priyatna mengatakan, BKIPM berfungsi menjaga Indonesia dari hama penyakit, eskpor dan impor.

“Sebagai contoh BKIPM beberapa waktu yang lalu BKIPM telah mengamankan 36 ton produk dari luar negeri di Pelabuhan Tembilahan Riau. Itu merupakan bentuk komitmen kami, melindungi dari produk-produk berbahaya,” ujarnya di Padang, Selasa (14/11/2017).

Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI Riza Priyatna/Foto: M. Noli Hendra

Ia menyebutkan, produk perikanan ilegal yang masuknya ke Indonesia ini berada di Batam, yang disinyalir datang dari Malaysia. Dari merek barang yang sering BKIPM amankan itu, datang dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Australia, dan negara-negara di Uni Eropa.

Produk perikanan ilegal tersebut, jika tidak digagalkan masuk ke Indonesia, maka akan membawa pengaruh buruk bagi kesehatan masyarakat di Indonesia.

Selain mengamankan produk perikanan ilegal, BKIPM juga melakukan kroscek terhadap setiap produk yang masuk, seperti izin edar dan sebagainya.

Baca juga: KKP Dorong Penguatan Kawasan Minapolitan Mandiri

Karena, ada kasus yang ditangani, produk yang memiliki izin edar, tapi malah sasaran edarnya tidak sesuai dari izin yang diberikan, yakni dari impor untuk membuat pakan ikan, namun malah ditemukan diedarkan untuk membuat seperti bakso, somai, dan cilok.

“Jika soal negara yang sering memasukan barang ilegalnya ke Indonesia, memang tidak ada yang istilah medominasi. Karena, selama ini yang banyak itu barang keluar dari Indonesia, bukan barang yang masuk,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Kelas I Padang juga mengatakan, kuliah umum dengan tema Peran BKIPM dalam Mengawal Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan tersebut, tidak hanya diberikan kepada mahasiswa perikanan, tapi juga kepada mahasiswa dari lintas ilmu terkait lainnya.

“Kuliah umum ini terselenggara berkat kerja sama BKIPM dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pesertanya tidak hanya dari kalangan mahasiswa perikanan, tetapi juga ada dari ilmu hukum, ilmu politik, dan lintas ilmu terkait lainnya, serta para pelaku eksportir produk perikanan dan hasil laut di Sumbar,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Azwar Ananda menyatakan menyambut baik terselenggaranya kuliah umum tersebut di Kampus Proklamator.

Menurutnya, karantina menjadi hal yang teramat penting dalam pengelolaan produk perikanan yang dikonsumsi atau dipasarkan oleh pelaku usaha dan nelayan. Ia pun berharap mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan mahasiswa Universitas Bung Hatta, dapat mengambil menfaat atas kuliah umum tersebut.

Baca juga: KKP Mengkaji Penambahan Pelabuhan Perikanan Laut Lepas

Kuliah umum yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar Yosmeri menekankan, pentingnya pengawalan mutu terhadap produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumbar, atau yang dikirim ke luar Sumbar. Seperti adanya produk-produk makanan yang terbuat dari ikan.

“Mahasiswa perikanan sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk berkarir, tidak hanya menjadi pegawai negeri sipil, tetapi juga bisa menjadi pengusaha dalam hal membuka usaha perikanan ataupun usaha membuat olahan makanan dari ikan,” jelasnya.

Komentar