BKIPM Selamatkan Miliaran Kerugian Negara, Imbas Ikan Selundupan

LAMPUNG – Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Dr. Ir. Riza Priyatna, M.Si mewakili Kepala Badan KIPM Dr. Ir. Rina, M.Si mengungkapkan, BKIPM Indonesia telah banyak menyelamatkan uang negara dari sektor perikanan.

Ia bahkan menyebut berkat kerjasama berbagai pihak diantaranya beberapa stasiun KIPM di Indonesia BKIPM bahkan menyelamatkan penyelundupan jenis lobster dari Indonesia dengan berbagai modus operandi dan dibongkar berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut diakui Riza Priyatna melibatkan Bareskrim Mabes Polri, Polda Lampung dengan pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster yang akan dilalulintaskan antarpulau diantaranya dari Sukabumi tujuan Jambi dari wilayah Lampung ke Batam.

Para perwakilan peserta focus group discussion BKIPM KKP bersama berbagai instansi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. [Foto: Henk Widi]
Sebanyak 52.884 lobster yang akan dibawa ke Batam melalui bandara Raden Intan II, 8.891 dari Lampung Barat tujuan Vietnam melalui jalur darat, 54.426 ekor asal Sukabumi tujuan Jambi bahkan nilainya mencapai miliaran rupiah ditambah beberapa pengungkapan kasus lain berkaitan dengan penyelundupan komoditas perikanan diantaranya ikan arwana, kura-kura.

“Kita terus tingkatkan pengawasan terhadap area bandara dan pelabuhan yang menjadi jalur paling efektif untuk penyelundupan termasuk pengawasan pelabuhan tikus yang berada di sepanjang pesisir Indonesia menghadap ke Malaysia berkoordinasi juga dengan pihak terkait dan masyarakat tentunya,” terang Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Riza Priyatna, saat dikonfirmasi Cendana News seusai kegiatan focus discussion bersama instansi terkait di Pelabuhan Bakauheni, Rabu petang (8/11/2017)

Berdasarkan data BKIPM, lanjut Riza Priyatna, sepanjang tahun 2017 hingga penghujung Oktober tepatnya 25 Oktober, tercatat nilai nominal kerugian negara dari sektor komoditas perikanan yang akan diselundupkan ke luar negeri sudah bisa diselamatkan sebesar Rp330,6 miliar. Nilai tersebut diakuinya didominasi dari sektor penyelundupan benih lobster sekitar Rp298 miliar. Selain itu komoditas udang yang akan diselundupkan melalui jalur darat dari
Tembilahan Riau sebanyak 36 ton melalui darat dan laut akan diselundupkan ke Malaysia melalui pelabuhan tikus dengan modus yang rapi.

Berdasarkan penyelidikan BKIPM bersama pihak Polri, penyelundupan komoditas perikanan jenis bibit lobster yang selanjutnya akan dikembangkan di negara lain akibat permintaan yang tinggi akan bibit lobster diantaranya dari negara Malaysia,Thailand, Singapura dan Vietnam bahkan nilainya dari semula hanya di bawah Rp2.000 pe rbenih saat dikembangkan di negara Singapura bisa seharga Rp150.000 per ekor bahkan bisa lebih saat memasuki usia konsumsi.

Disparitas harga tersebut diakuinya ikut mendorong oknum tidak bertanggungjawab dalam upaya penyelundupan benih lobster dan tidak menutup kemungkinan jenis komoditas lain yang di negara lain jumlahnya terbatas namun di Indonesia masih cukup banyak. Di dalam negeri bahkan ia menyebut mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Pertanian (KP) Nomor 56 Tahun 2016 terkait dengan larangan menangkap dan memperdagangkan benih lobster yang merupakan upaya pemerintah dalam menjamin aspek keberlanjutan biota laut tersebut.

Udang, salah satu komoditas perikanan andalan Lampung. [Foto: Henk Widi]
“Sosialisasi KKP kepada nelayan serta masyarakat di sekitar pantai dan laut tentunya sudah dilakukan oleh Dinas KKP setiap daerah sehingga bisa memahami upaya pelestarian lobster diantaranya larangan menangkap benih lobster,” tegas Riza Priyatna.

Ia menyebut, berdasarkan penyelidikan dan pengalaman kerap diamankannya, benih lobster di bandara karena pertimbangan waktu yang begitu cepat bahkan dari Lampung tujuan Singapura hanya berkisar dua jam. Maka justru mendukung upaya penyelundupan benih lobster melalui udara. Selain itu pelabuhan-pelabuhan tikus yang berdekatan dengan Malaysia juga menjadi faktor pendukung untuk penyelundupan komoditas perikanan khususnya lobster.

Terkait hal tersebut, Riza Priyatna juga sudah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penambahan personil karantina perikanan Lampung. Penambahan tersebut dilakukan terutama karena SKIPM Lampung saat ini memiliki tiga titik pengawasan lalulintas komoditas perikanan jenis udang budidaya vaname, windu untuk ekspor dengan tujuan dominan Jepang, Uni Eropa yang ada di Pelabuhan Panjang. Bandara Raden Intan II dan Pelabuhan Bakauheni juga dilakukan pengawasan selama 24 jam non stop untuk pengawasan perlalulintasan komoditas perikanan.

Sementara itu, Kepala Stasiun KIPM Kelas I Lampung Suardi, S.PI., M.P., M.SI, saat diwawancarai Cendana News menyebut, pihaknya juga menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di setiap kabupaten di Lampung yang wilayahnya memiliki tambak budidaya udang. Pengawasan oleh SKIPM Lampung dan DKP kabupaten diantaranya dalam pembudidayaan dan kualitas mutu udang yang dilakukan menggunakan uji laboratorium.

“Mutu hasil perikanan baik yang akan dilalulintaskan antar pulau atau ekspor harus memiliki standar khususnya yang akan diekspor ke Uni Eropa memiliki standar mutu yang tinggi,” beber Suardi.

Koordinasi antara pengusaha tambak, DKP setiap kabupaten yang memiliki area budidaya udang tambak dilakukan untuk meningkatkan nilai jual udang asal Lampung dengan udang asal daerah lain. Bahkan negara lain sehingga bisa meningkatkan perekonomian nelayan budidaya udang. Pengendalian mutu hasil perikanan diakuinya tidak hanya saat proses pengepakan (packing) melainkan juga saat proses budidaya.

Lihat juga...