Dinas Perikanan Kota Kupang Minta Kemudahan Akses KUR Nelayan

KUPANG — Dinas Perikanan Kota Kupang meminta kebijakan khusus kemudahan syarat bagi nelayan mengakses kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan pemerintah pusat melalui sejumlah bank seiring kebijakan penurunan bunga pinjaman dari sebelumnya sembilan persen menjadi tujuh persen.

“Syarat yang ada saat ini tentu telah dipertimbangkan matang oleh pencetus kebijakan, namun demikian jika bisa dipertimbangkan untuk dipermudah kepada para nelayan di pesisir daerah ini apalagi nelayan tradisional,” kata Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang Orson Nawa, di Kupang, Selasa (7/11).

Dia mengatakan hal itu menanggapi kebijakan pemerintah terhadap penurunan bunga kredit KUR yang berubah menjadi tujuh persen dari sebelumnya sembilan yang dimulai pada 2018.

Menurut Orson, syarat jaminan yang harus dipenuhi para penerima KUR dengan nilai di atas Rp25 juta itu tentunya perlu dipertimbangkan lagi, sehingga tidak memberikan beban bagi para nelayan terutama nelayan tradisional yang masih membutuhkan dana mengembangkan usahanya.

Dengan persyaratan yang dipermudah, maka secara tidak langsung akan memberikan akses yang kian luas bagi para nelayan mendapat suntikan dana melalui KUR untuk pengembangan usaha tangkapan dan mungkin budidayanya.

Secara kelembagaan, Dinas Perikanan siap memberikan keterangan terkait kondisi dan keberadaan calon penerima adalah benar-benar nelayan yang layak mendapatkan permodalan melalui KUR yang ada.

Dengan keterangan tersebut, tentunya menjadi sebuah jaminan bahwa calon penerima adalah benar-benar nelayan yang layak mendapatkan akses KUR dari perbankan.

Bekas Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Kupang itu mengatakan, jika memang mengharuskan adanya hak agunan, diharap tidak dipatok dalam bentuk sertifikat tanah atau aset berharga lainnya, tetapi dalam bentuk jaminan dari kelurahan atau lembaga tertentu.

Hal itu karena dalam kondisi tertentu masih ada nelayan tradisional yang tidak memiliki sertifikat tanah atau aset berharga lainnya. “Mereka hanyalah nelayan tradisional yang saban hari melakukan aktivitas penangkapan di laut dengan peralatan seadanya,” katanya.

Para nelayan umumnya membutuhkan KUR di atas Rp25 juta karena dana itu akan digunakan membeli kapal dan peralatannya atau mengembangkan usaha budidaya perikanan, seperti budidaya rumput laut yang membutuhkan dana cukup besar.

“Ini bagian dari upaya pemerintah agar niat dan tujuan mensejahterakan masyarakat nelayan dengan mengakses sejumlah bantuan permodalan bisa terbuka dan benar-benar dirasa para penangkap ikan dan pebudidaya tersebut,” katanya.

Sepanjang 2017 lanjut dia, belum ada laporan dari para nelayan di Kota Kupang yang tercatat sebanyak 5.459 orang itu sudah bisa mengakses KUR bantuan pemerintah melalui perbankan.

“Kami sangat berharap dengan kebijakan permudah syarat akan bisa membuka akses luas bagi semua nelayan mendapatkan bantuan dana itu,” kata Orson Nawa.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2018 dari semula sembilan persen efektif per tahun menjadi sebesar tujuh persen.

Bunga KUR yang baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018 untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peningkatan target porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) di tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50 persen dari target total penyaluran sebesar Rp120 triliun.

Pemerintah menilai sejauh ini UMKM sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, mengingat sektor produksi memiliki risiko yang relatif lebih tinggi daripada sektor perdagangan.

Oleh karena itu, penyaluran KUR harus terus didorong ke sektor produksi, agar program kredit atau pembiayaan dari pemerintah dengan suku bunga rendah ini dapat dinikmati oleh UMKM.

Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, Komite Kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR baru, yaitu KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

KUR Khusus merupakan skema KUR yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Adapun plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp25 juta hingga Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok. Nantinya, Komite Kebijakan akan menetapkan besaran plafon KUR tahun 2018 bagi setiap Penyalur KUR, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Ant).

Lihat juga...