DPRD NTB Setuju Cukai Rokok Dinaikkan Asalkan Tidak Merugikan Petani

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

51
Petani tembakau di NTB/foto : Turmuzi

MATARAM — Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai, kebijakan pemerintah pusat menaikkan cukai rokok tidak menjadi persoalan, selama memang sudah dikaji terhadap dampak positif dan negatifnya.

“Tidak ada masalah cukai rokok dinaikkan, kalau memang sudah dikaji azas manfaat dan mudaratnya, bahkan semakin bagus diperbesar lagi, dengan catatan jangan sampai kebijakan tersebut merugikan petani tembakau,” kata anggota Komisi II DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar di Mataram, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Produksi Rokok Turun, Serapan Petani Tembakau Terancam

Kalau kebijakan tersebut sampai merugikan petani, jelas tidak setuju, apalagi NTB, khususnya Pulau Lombok merupakan daerah penghasil tembakau unggulan jenis Virginia.

Anggota Komisi II DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar/foto : Turmuzi

Ia mengatakan, kenaikan cukai rokok baru akan didukung dengan memperhatikan beberapa hal. Mulai dari pembagian hasil cukai yang harus besar juga ke NTB. Kita tidak ingin ketika cukai dinaikkan justru hanya mendapat porsi yang sangat kecil.

Apalagi NTB merupakan daerah penghasil tembakau terbaik dibandingkan daerah lain. Sebab itu seharusnya menjadi prioritas utama perhatian pemerintah pusat untuk bagi hasil, termasuk proses mendapatkan mendapatkan cukai rokok lebih dipermudah.

Misalnya pada kuartal pertama, seharusnya bisa didapatkan pada kuartal ketiga, karena itu pemerintah pusat perlu mengubah regulasi yang memuat keinginan untuk menaikkan cukai rokok namun juga diikuti dengan pembagian yang merata.

“NTB harus mendapatkan porsi yang cukup besar dalam cukai tersebut, karena sebagai daerah penghasil. Intinya semua dikembalikan ke petani,” jelasnya.

Ditambahkan, kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen tersebut diharapkan bisa memberikan petani penghasilan yang tinggi. Di samping penghasilan yang tinggi, cukai rokok tersebut juga diharapkan sebagian besarnya diarahkan ke bidang kesehatan.

Sebab rokok rokok memberikan banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Seperti resiko terkena penyakit ISPA maupun penyakit lain, jangan digunakan untuk pendidikan dan infrastruktur.

“Saya setuju jika cukai rokok juga untuk anggaran BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menetapkan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2018 mendatang.

Baca juga: Realisasi Tanaman Tembakau Probolinggo 7 Ribu Hektare

Kenaikan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan petani tembakau, kesehatan, sehingga konsumsi rokok harus dikendalikan. Mencegah makin banyaknya rokok ilegal, dampak terhadap tenaga kerja dan pertimbangan penerimaan negara.

Komentar