Hutan Kemasyarakatan Dianggap Sekadar Proyek Pemerintah

Editor: Satmoko

144
F. Gabriel Posenti, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka. Foto Ebed de Rosary

MAUMERE – Kelompok tani yang ada di 18 desa yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) banyak yang masih menganggap bahwa pemberian izin tersebut sekadar merupakan proyek pemerintah saja. Sehingga lahan yang dibagi tidak langsung digarap.

“Kelihatannya kelompok masyarakat yang mendapatkan ijin tersebut masih menganggap bahwa pemberian izin ini merupakan sekadar sebuah proyek pemerintah saja sehingga mereka masih mengharapkan bantuan dana dan lainnya,” tutur F. Gabriel Posenti, Rabu (15/11/2017).

Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) kabupaten Sikka yang ditemui Cendana News di kantornya tersebut menyebutkan, akibat adanya pemahaman seperti ini, membuat lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebut tidak langsung digarap.

Lahan IUP HKm. Foto: Ebed de Rosary

“Tantangannya bagaimana kita memberikan pemahaman pada kelompok tani bahwa HKm bukan sekadar proyek tapi program sehingga setelah mendapatkan izin pengelolaan  kreativitas mereka diuji. Bagaimana memanfaatkan lahan yang sudah masuk dalam izin tersebut,” tegas Gabriel.

Tapi kelihatannya, kata Gabriel, pola yang terbangun di kelompok tani tetap masih berpikir hal tersebut proyek pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI sehingga mereka setelah mendapatkan IUP HKm tidak menggarap lahan dan ketika ada kegiatan dari UPT KPH baru kelompok tani mulai bergerak.

Tinggal kemauan dari kelompok tani saja, tandasnya, sebab HKm di kabupaten Sikka hanya dibagikan legalitasnya saja. Sebab kondisi lahan HKm yang sudah ada tanaman pertanian dan perkebunan selama ini masyarakat sudah menikmati hasilnya.

“Saya tegaskan kembali, ini bukan sekadar proyek tapi program, sehingga setelah mendapatkan izin HKm harusnya kelompok tani sudah bisa bergerak melakukan pengelolaan lahan miliknya. Tidak takut ditangkap karena melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung Egon Ilimedo,” ungkapnya.

Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Rabu (15/11/2017), juga sudah melakukan evaluasi materi Diklat bagi penyuluh dan staf untuk tahun 2018. Sudah dilakukan identifikasi dengan memberikan kuisioner yang diisi para penyluh dan staf agar bisa diketahui materi apa saja yang akan dikerjakan tahun 2018.

“Kami juga akan adakan pelatihan bagi kelompok tani yang mendapat IUP HKm di 2 titik dengan sasaran 5 kecamatan yakni Mapitara, Waiblama, Waigete, Talibura dan Doreng. Titik pertama di desa Hikong kecamatan Talibura dan titik kedua di Tuabao kecamatan Waiblama,” terangnya.

Di setiap titik, lanjut Gabriel, kelompok tani dari Sikka sebanyak 30 orang sehingga jumlahnya 60 kelompok. Ditambah sisanya 15 kelompok dari kabupaten Flores Timur dan dari 27 kelompok di desa yang ada di 5 kecamatan tersebut, 9 kelompok saja yang belum mendapat IUP HKm.

Ketua Forum HKm Mapi Detun Tara Gahar, Firmus Piru, saat ditanya Cendana News mengatakan bahwa IUP HKm di Mapitara sudah ada sejak tahun 2013. Tetapi karena tidak ada aktivitas maka tahun 2015 pihaknya melakukan inisiatif untuk mendistribusikan lahan pada anggota namun ditegur UPT PKH dan dibatalkan sampai dengan tahun 2016.

Namun, terang Firmus, setelah dilakukan musyawarah besar HKm Mapi Detun Tara Gahar oleh WTM dan UPT KPH Sikka yang dihadiri oleh semua anggota, mulai saat ini kegiatan pengelolaan HKm sudah berjalan dan lahan juga sudah didistribusikan.

“Pembagian lahan sudah dilakukan, setiap anggota kelompok mendapatkan luas lahan 2.500 meter persegi dan lahan tersebut memang banyak yang sudah ditanami dengan alpukat serta tanaman perkebunan lain yang hanya diambil buahnya saja,” tuturnya.

 

 

 

 

Komentar