IPW: Polri Perlu Kerahkan Brimob dan Densus 88 Atasi Kriminal di Mimika

Editor: Irvan Syarari.

54
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. /Foto: Makmun Hidayat.

JAKARTA — Ratusan warga disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mimika, Papua hingga telah memasuki sepekan ini. Polri diminta segera mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan itu.

“Polri perlu segera menjelaskan nasib ratusan warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Mimika. Sebab mereka sudah seminggu disandera. Selain itu Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, ketika dihubungi Cendana News, Senin (13/11/2017) di Jakarta.

Neta menyebutkan, IPW memahami medan yang berat menjadi kendala untuk mengatasi kasus ini dengan cepat. Namun dengan operasi intelijen, Polri diharapkan bisa mengetahui nasib warga yang disandera untuk kemudian diumumkan ke publik.

Meski penyanderaan ini sudah hampir seminggu, IPW berkeyakinan Polri mampu menyelesaikan kasus ini dan segera melakukan operasi pembebasan dengan cepat.

Menurut Neta, aksi penyanderaan di Mimika menunjukkan Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua makin agresif saja. “Aksi kelompok ini yang menyandera ratusan warga di dekat lokasi tambang emas Freeport ini tentunya tak bisa dibiarkan berlama-lama,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Neta, harus segera meminta Polri bertindak tegas. Sebab tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh disandera, baik oleh saudara sebangsanya maupun oleh orang lain.

“Untuk itu Polri harus membebaskan korban penyaderaan dan segera menangkap pelakunya. Tindakan penyanderaan ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena nantinya dikhawatirkan akan menjadi preseden yang berulang,” harap Neta.

IPW melihat aksi penyanderaan di Mimika ini sebagai modus baru dalam konflik Papua yang selama ini dimotori oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Sepertinya ada strategi baru dari OPM. Sebab dari penelusuran IPW, terlihat adanya perubahan strategi, yakni dari OPM menjadi Papua Barat Merdeka,” kata Neta.

Kini markas Papua Barat Merdeka, ungkap Neta, berada di Fiji, negeri kecil di Samudera Pasifik. Markasnya berada di ibukota Suva dan sangat refresentatif.

Rupanya, OPM ini sudah memindahkan markasnya dari Australia ke Fiji dan berganti nama dengan Papua Barat Merdeka. Mereka tidak lagi menyebut dirinya sebagai OPM tapi sebagai Papua Barat Merdeka.

Menurut Neta, pergeseran markas dan perubahan organisasi itu, sepertinya berkaitan dengan pergeseran strategi mereka. Bisa jadi penyanderaan terhadap begitu banyak warga yang mereka lakukan pekan lalu di Mimika adalah bagian dari strategi baru mereka.

Selama ini, sebut Neta, OPM tidak pernah melakukan penyanderaan warga, apalagi dengan begitu banyak jumlah warga yang disandera.

Neta berharap, pemerintah perlu mengantisipasi manuver baru kelompok kriminal bersenjata di Papua ini, apalagi setelah mereka membuka markasnya di Fiji dan melakukan penyanderaan terhadap warga Mimika. Sayangnya hingga kini belum ada reaksi tegas dari pemerintah terhadap penyanderaan ini.

“IPW berharap pemerintah setidaknya bisa menjelaskan nasib warga yang disandera, apakah masih hidup atau ada yang sudah terbunuh,” tutupnya.

Komentar