Jadi Tersangka Lagi, Setnov Ajukan Uji Materi UU KPK ke MK

Editor: Irvan Syafari.

58
Fredrich Yunadi Kuasa Hukum Setya Novanto/Foto: Hajoran.

JAKARTA — Pasca ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konflik Ketua DPR Setya Novanto dengan Komisi Antirasawah terus berlanjut, di mana hari ini kuasa hukum politisi Partai Golkar tersebut mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, pengajuan uji materil dilakukan karena Setnov merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 46 ayat (1) dan (2). Di mana Setnov sebagai Ketua DPR mempunyai hak imunitas, sehingga harus seizin Presiden apabila ingin diperiksa oleh penegak hukum, termasuk KPK.

“Kita baru mendaftarkan uji materil UU KPK terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 46 ayat (1) dan (2). Menurut kami KPK terkesan mengesampingkan UUD 1945 yang hirarki perundang-undangan paling tinggi,” kata Fredrich Yunadi kepada wartawan di Gedung MK usai menyerah persyaratan uji materil, Senin (13/11/17).

Ia juga mengelak, kalau langkah melakukan uji materil UU KPK terhadap UUD 1945 merupakan bentuk perlawanan dari Setya Novanto yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus e-KTP.

“Kalau KPK bisa melakukan uji materil terhadap Pansus DPR atas pemanggilan di Pansus, kita juga berhak melakukan uji materil terhadap UU KPK. Jadi kita tunggu putusan MK, siapa yang bertentangan dengan UUD,” jelasnya.

Selain Pasal 46 ayat 1 dan 2, pihaknya juga menguji Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Karena pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Yang kita uji bukan hanya Pasal 46 tapi juga Pasal 12 UU KPK, yang juga kita rasa melanggar UUD 1945,” ujarnya.

Untuk praperadilan sendiri, Fredrich mengakui belum ada pertimbangan untuk mengajukan praperadilan lagi, setelah pada praperadilan sebelumnya Setnov dimenangkan oleh Pengadil Negeri Jakarta Selatan.

Inilah bunyi Pasal 46 ayat (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Dan ayat (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Komentar