Kabag Humas: Pemekaran 34 Desa di Pemkab Sikka Sesuai Peraturan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

133
Bupati Sikka Drs,Yoseph Ansar Rera (kiri) menyerahkan Peraturan Bupati tentang desa persiapan Watumoni pecahan dari desa induk Pruda kecamatan Waiblama kabupaten Sikka kepada tokoh masyarakat. Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE — Pemekaran 34 desa di kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sikka nomor 27 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tiga Puluh Empat Desa Persiapan sudah sesuai peraturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Baca juga: DPMPD Sesalkan Permasalahan Dana Desa Long Merah

Demikian disampaikan kepala bagian Humas dan Protokol Setda Sikka F.Even Edomeko, SFil kepada Cendana News Senin (13/11/2017) terkait adanya pemekaran desa padahal sedang ada moratorium oleh pemerintah.

“Keputusan Bupati Sikka merupakan jawaban Pemerintah Daerah terhadap proposal permohonan masyarakat atas pertimbangan untuk mendekatkan layanan pemerintah dan pemerataan pembangunan dimana dari ratusan proposal yang diterima sejak 2012, kesemuanya diteliti, dinilai dan diuji dan hasilnya, didapat 34 permohonan yang dinilai layak, berdasarkan peraturan/perundangan,” tegas Even sapaannya.

Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Sikka F.Even Edomeko,SFil. Foto : Ebed de Rosary

Terhadap Keputusan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tiga Puluh Empat Desa itu, lanjut Even, Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya menilainya telah sesuai dengan peraturan dan perundangan, sehingga Gubernur menerbitkan Kode Register 34 Desa Persiapan di Kabupaten Sikka, dalam surat nomor: BU.410/33/DPMD/2017.

Baca juga: Keluhkan Akses Pertanian, Pemerintah Desa Akhirnya Buka Jalan

Berdasarkan itu, sambungnya, selama bulan Oktober dan November 2017, Bupati Sikka mengadakan kunjungan kerja ke 34 desa persiapan dengan tujuan melihat secara langsung dan dari dekat ketersediaan sumber daya dan potensi desa persiapan serta mendengarkan secara langsung kritik, saran dan pendapat masyarakat.

“Kunjungan kerja juga bermaksud memotivasi masyarakat perihal bagaimana cara membangun desa, teristimewa desa persiapan dimana dalam kunjungan itu, bupati menyerahkan salinan SKB tentang pembentukan desa tersebut,” jelasnya.

Kunjungan kerja itu sangat penting, kata mantan staff di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sikka ini, karena beratnya syarat-syarat pembentukan desa persiapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Desa persiapan sebutnya, tidak otomatis bakal menjadi desa definitif, kecuali mampu membangun desanya secara swadaya berdasarkan azas gotong-royong, atau dalam istilah lokal “witi ei kikir, rema ei epak” berat sama dipikul ringan sama dijinjing, “kema-sama” atau kerja sama dan berprinsipkan demokrasi atau “kulababong” atau “kulakame”, berdiskusi bersama dimana semua orang mempunyai hak yang sama.

Bupati Sikka Drs.Yoseph Ansar Rera menjelaskan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat sejumlah persyaratan sulit, itu sebabnya salinan SK Bupati tidak diantar oleh staf atau sopir atau tukang pos melainkan langsung oleh bupati sendiri guna memberikan penjelasan tentang apa hakekat sebuah desa pemekaran menurut peraturan terbaru.

“Bupati perlu hadir untuk menjelaskan persyaratan yang sulit itu sekaligus memotivasi wargan untuk bertindak sedemikian rupa sehingga desa persiapan bersangkutan bisa menjadi desa definitif,” tegasnya.

Baca juga: Pencairan Dana Desa 2017 di Long Merah Terhambat

Dalam kunjungan kerja ini juga tandas Ansar, sekaligus diselenggarakan dialog atau kulababong untuk menampung kritik dan saran masyarakat dimana bupati harus mendengarkannya untuk menindaklajutinya melalui kuasa yang dimiliki.

Komentar