Kemiskinan Stagnan, Pemprov NTB Evaluasi Program

Editor: Satmoko

47
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin/Foto: Turmuzi

MATARAM – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai triwulan lll, angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan stagnan dan tidak kunjung mengalami penurunan dari angka sebelumnya yaitu 16,07 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ketua Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah (TP2KD) yang juga Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengaku akan mengevaluasi kembali ratusan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan melalui SKPD maupun Bupati/Walikota di NTB.

“Saya belum melihat data yang dirilis BPS, coba nanti kita lihat sebagai bahan evaluasi kembali semua program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan,” kata Amin di Mataram, Selasa (14/11/2017).

Ia mengatakan ada sekitar 157 kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, yang termuat dalam MoU TP2KD dengan seluruh bupati dan walikota di NTB.

Semakin kecil angka kemiskinan, pengentasan kemiskinan dinilai semakit sulit. Hal tersebut semakin sulit dikarenakan harus berhadapan dengan kemiskinan absolut.

Hal tersebut mendorong semua bupati dan walikota untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pengentasan kemiskinan. Secara kewilayahan, tentu mereka jauh lebih dekat dengan masyarakat di daerah masing-masing dan mengetahui kondisi kemiskinan dibandingkan Pemprov NTB.

“Mereka harus lebih kreatif. Demikian halnya dengan masyarakat miskin pun diharapkan juga memiliki tekad dan sikap tegas melawan kemiskinan tersebut. Pemprov hanya menjadi fasilator meskipun ada beberapa hal juga menjadi intervensi Pemprov NTB,” tegasnya.

Tanpa langkah tersebut, upaya Pemda bahkan hingga Pemerintah Pusat dalam mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat tidak akan ada artinya. Ia mencontohkan Pemkab KSB yang memiliki tekad kuat melawan kemiskinan melalui sejumlah program dijalankan dan itu bisa dicontoh Kabupaten/Kota lain di NTB.

Setiap daerah bisa menerapkan cara sendiri untuk keluar dari lingkar kemiskinan tersebut. Amin tidak ingin masyarakat miskin pasrah terhadap kondisi yang dialami. Baginya, kemiskinan itu bukan takdir, tapi bisa diubah.

“Ada banyak potensi bisa dikelola untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain pengembangan sektor pariwisata dan pertanian, dengan menggaet investasi dari luar negeri masuk ke NTB,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih menyebutkan, angka pengangguran di NTB menurun hingga Agustus berjumlah 79.449 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekira 17.775 orang dibandingkan semester lalu dan berkurang sebanyak 17.572 orang dibandingkan setahun lalu.

Sayangnya, penurunan angka pengangguran tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan masih bertengger di angka 16,07 persen seperti tahun 2016.

Komentar