Kemplang Pajak Rp155 Juta, Direktur Perusahaan di Sleman Dipidanakan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

59
Kepala Kanwil Dirjen Pajak DIY, Yuli Kristiyono (Dua dari kiri) /Foto: Jatmika H Kusmargana

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY mampidanakan seorang pengemplang pajak ke ranah hukum. Hal itu dilakukan karena yang bersangkutan telah mengemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) konsumen yang membeli barang dan jasa ke CV miliknya.

Baca juga: Revisi Pajak Restoran Pemkot Balikpapan Berlaku 2018

Kepala Kanwil Dirjen Pajak DIY, Yuli Kristiyono menjelaskan pengemplang pajak tersebut merupakan seorang direktur salah satu CV di Sleman yang bergerak di bidang jasa pemasangan iklan. Pihaknya terpaksa mempidanakan yang bersangkutan karena selalu berusaha lari dari membayar pajak.

“Karena yang bersangkutan benar-benar nakal dan tidak mau diajak kerja sama maka kami P21kan,” jelasnya, Selasa (14/11/2017).

Sebelum menyeret ke meja hukum, Kanwil Pajak DIY mengaku sudah melakukan sejumlah proses pendekatan sebelumnya agar mau membayar pajak. Mulai dari mengirimkan surat tagihan, tindakan mengingatkan, pembinaan, pemanggilan, hingga penyidikan. Namun upaya tersebut gagal, dan yang bersangkutan justru kabur keluar kota.

“Kami sudah coba tawarkan ikut tax amnesty. Namun tetap enggan melaporkan PPN. Lalu kami dekati dan minta dia bayar tagihan plus denda, tapi tetap tidak mau. Justru kabur dan menjadi DPO,” tuturnya.

Pengemplang pajak berinisial NB tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Polda DIY setelah buron selama sekitar 20 hari. Ia ditangkap akhir Oktober 2017 saat tengah pulang ke rumah dari pelariannya ke Sumatra. Polda DIY lantas menahan NB untuk proses penyidikan.

Baca juga: Genjot PAD, Samsat Banjar Luncurkan Inovasi Bayar Pajak

Sebagai informasi, pelaku mengemplang PPN sebesar Rp155juta. Jumlah itu merupakan total PPN yang ia pungut kepada konsumennya selama tahun 2013-2014. Pelaku terancam Pasal 39 ayat 1 huruf (d) dan (i) Undang-Undang Pajak. Yakni menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut hingga mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara.

“Yang bersangkutan terancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Serta wajib membayar denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar. Atau paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” jelasnya.

Komentar