KPK-Ditjen Imigrasi Koordinasi Hadapi Gugatan Setya Novanto

71
Juru Bicara KPK Febri Diansyah/Foto: Dokumentasi CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait gugatan Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ketua DPR RI tersebut melakukan upaya hukum atas pencegahan Dirinya ke luar negeri.

“KPK akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan pada pihak Imigrasi dan mempertimbangkan kemungkinan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Setelah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, Tim Biro Hukum KPK menghadiri sidang PTUN terkait dengan gugatan terhadap pencegahan Setya Novanto ke luar negeri itu pada Selasa (14/11/2017) siang. Sidang tersebut menggelar agenda pembacaan gugatan.

Febri menyebut, pihaknya menegaskan bahwa pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan oleh Imigrasi berdasarkan perintah KPK dan pelaksanaannya mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK, Undang-Undang Imigrasi, dan aturan lain yang terkait.

“Dalam gugatan ini, KPK tidak turut menjadi pihak yang digugat, padahal pelaksanaan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Imigrasi didasarkan pada perintah KPK sesuai undang-undang,” ucap Febri.

Sidang gugatan Setya Novanto berikutnya akan dilakukan pada Kamis (16/11) dengan agenda pembuktian. Sebelumnya, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman resmi http://ptun-jakarta.go.id, Setya Novanto mengajukan gugatan pada Jumat (20/10/2017) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT. Yang menjadi pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adapun materi pokok perkara yang diajukan pada gugatan Setya Novanto itu antara lain Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto sebagai objek sengketa.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

KPK resmi mengajukan perpanjangan permintaan cekal ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e pada 2 Oktober 2017. (Ant)

Komentar