Penyusutan Lahan Pertanian Ancam Produksi Pertanian NTB

Editor: Irvan Syafari

44
Kepala Bidang Produksi Data Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ike Sri Rahayu, kanan/Foto: Turmuzi.

MATARAM — Terjadinya peningkatan nilai produksi pertanian, khususnya padi yang diklaim Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk di wilayah lain Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dipertanyakan kebenarannya

Pasalnya peningkatan tersebut tidak sejalan dengan luasan areal lahan pertanian yang justru setiap tahun mengalami penyempitan terdampak pembangunan, khususnya pembangunan fisik berupa jalan, perumahan maupun bangunan lain

“Data soal peningkatan produksi pangan kita khususnya padi di Indonesia, termasuk di NTB sempat dipertanyakan Wakil Presiden dan Kemendag, mengingat luasan lahan setiap tahun mengalami penyempitan akibat pembangunan,” papar Kepala Bidang Produksi Data Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ike Sri Rahayu di Mataram, Senin (13/11/2017)

Demikian juga dengan beras, NTB setiap tahun surplus hingga 1,52 juta ton setiap tahun, tapi sempat melakukan impor. Atas kondisi itulah BPS sedang melakukan perbaikan, baik metodologi, sampel dan data.

“Selama ini BPS kan hanya terfokus pada hasil produksi melakukan survei sendiri. Sementara untuk luas lahan lahan pertanian kita mendapatkan datanya melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian” katanya.

Ditambahkan, ke depan BPS dalam melakukan penelitian terkait luasan lahan di samping melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, juga akan melakukan penghitungan sendiri dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dengan demikian bisa mendapatkan data luasan lahan pertanian yang betul-betul relevan.

Sebelumnya saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Lombok meresmikan KEK Mandalika, Gubernur NTB, Zainul Majdi sesumbar kalau produksi padi NTB setiap tahun mengalami peningkatan.

Di mana, untuk produksi padi NTB hingga Oktober 2017 mencapai 2,36 juta ton gabah kering giling (GKG). Sementara produksi jagung mencapai 2,7 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 1,2 juta ton.

Dalam kesempatan tersebut, Majdi juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada dua komoditas pertanian NTB, antara lain cabai rawit dan bawang putih.

“Dengan adanya HPP petani terlindungi, petani juga tentu akan semakin semangat bercocok tanam meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian yang dihasilkan,” katanya.

Ilustrasi panen padi di NTB/Foto: Turmuzi,

Komentar