Larang Impor Pakaian Bekas Pemerintah Perlu Siapkan Lapangan Kerja

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

127
Lapak yang menjual pakaian bekas impor di pasar Alok Maumere. Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE — Kalau pemerintah pusat tetap berniat melarang dan menerapkan sanksi pidana terhadap keberadaan bisnis pakaian bekas asal impor maka kompensasinya harus bisa secara nyata dan signifikan menyiapkan lahan dan lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat.

“Bisnis jual-beli pakaian bekas sudah merupakan sumber penghidupan warga dimana warga rela menggadaikan sertifikat tanah dan rumah untuk bisa berbisnis. Bisa terbayang betapa banyaknya pedagang yang pasti bangkrut dan kehilangan nafkahnya bila hukum benar-benar ditegakkan,” sebut Meridian Dado, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Diduga Masuk Secara Ilegal, Pakaian Bekas Marak Dijual di Sikka

Kepada Cendana News kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT ini mengatakan, keberadaan bisnis pakaian bekas asal impor sudah nyata-nyata dilarang dan diancam oleh sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas namun keberadaannya sudah sedemikian eksis di kabupaten Sikka dan seluruh Indonesia.

“Kita semua juga harus akui bahwa bisnis pakaian bekas asal impor tersebut justru ikut mempertebal kocek para oknum pejabat yang berwenang melalukan pengawasan dan penindakan guna tetap bisa melanggengkan serta tidak mempersulit bisnis pakaian bekas asal impor,” tegas Meridian.

Meridian Dado,SH kordinator Tim Pembela demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT. Foto : Ebed de Rosary

Kalau menurut pemerintah pusat bahwa larangan impor pakaian bekas terbit karena adanya penelitian di dalam pakaian bekas terdapat bakteri yang membahayakan kesehatan, maka yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat adalah bukan dengan melarang namun segera melakukan sertifikasi bebas bakteri.

Dengan adanya kejadian penangkapan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe pratama Maumere terhadap sebuah kapal kayu yang diduga menyelundupkan 1.167 karung pakaian bekas pada tanggal 27 Oktober 2017 maka menandakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah NKRI.

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditegaskan bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan RI,” tuturnya.

Importir jelas Meridian, dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas dan importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai narang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

“Selain sanksi pemidanaan maka pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas wajib dimusnahkan,” jelasnya.

Menurut Kepala Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi, dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Sikka, Paulus Bati, pendapatan daerah dari aktivitas perdagangan pakaian bekas impor hanya bersumber dari jasa retribusi di pasar dan tidak ada penerimaan pendapatan lainnya.

Baca juga: Nahkoda Kapal Pakaian Bekas Ditahan di Rutan Maumere

Penjualan pakaian bekas impor atau Rombengan sudah menjadi mata pencaharian yang menghidupi ratusan warga kabupaten Sikka selama puluhan tahun sehingga perlu ada pembicaraan lintas sektoral jika masalah penjualan rombengan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Data dari dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM kabupaten Sikka menyebutkan, jumlah pedagang yang menjual pakaian bekas impor sebanyak 471 orang dimana di pasar Alok Maumere sebanyak 390 pedagang dan di pasar Wairkoja sejumlah 81 pedagang.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Restribusi Pelayanan Pasar, maka setiap bulannya para pedagang di kedua pasar yang ada harus menyetor ke kas daerah melalui Unit Pengelola Pasar sebesar 50 ribu per pedagang.

Jika dikalikan dengan jumlah pedagang sebanyak 471 orang maka pendapatan yang diterima Pemkab.Sikka melalui retribusi penjualan pakaian bekas impor sebesar Rp23,55 juta per bulan atau sebanyak Rp282,6 juta setahunnya.

Komentar