Misteri Pemberi Izin Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Editor: Satmoko

226
Ilustrasi. Dokumentasi CDN

OLEH M HAJORAN PULUNGAN

KATA reklamasi akhir-akhir ini menjadi populer di kalangan pemerintah, politisi bahkan masyarakat awam. Penyebabnya karena gubernur terpilih DKI Jakarta Aneis-Sandi bertekad tidak akan melanjutkan pembangunan 17 pulau reklamasi yang berada di teluk Jakarta sesuai dengan janji saat kampanye mereka.

Terus yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya pemberi izin dari pulau reklamasi tersebut, apakah pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, ataukah pemerintah pusat yakni Presiden?

Dalam hukum administrasi negara, siapa pejabat yang memberi izin, dialah yang akan mencabut izin tersebut, tentu dengan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, kalau gubernur yang mengeluarkan izin reklamasi tersebut, tentu Gubernur Anies Baswedan yang berhak mencabut. Tapi bila pemerintah pusat yang memberi izin, tentu Presiden Joko Widodo yang berhak untuk mencabut izin tersebut.

Tapi ternyata, hingga saat ini siapa sebenarnya yang mengeluarkan izin pulau reklamasi yang konon katanya akan dihuni oleh konglomet-konglomerat baik dari dalam maupun luar negeri tersebut tidak jelas. Di mana sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Luhut Bincar Panjaitan, kukuh mengatakan izin pulau “sakti” tersebut ada di pemerintah pusat, bahkan terkesan Luhut pasang badan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatarbelakangi Luhut Panjaitan begitu getol untuk melanjutkan pulau buatan tersebut sementara “yang atas” hanya “adem ayem” saja?

Setelah melihat kegaduhan antara pemerintah DKI Jakarta dan Menteri Luhut Panjaitan, akhirnya Presiden Joko Widodo angkat suara juga, dengan mengeluarkan statemen yang cukup mengejutkan publik. Dengan membantah bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi. Baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai Presiden.

“Saya sampaikan bahwa sebagai Presiden saya tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi, dan sebagai gubernur saya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kepada wartawan menanggapi pro-kontra penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta.

Lalu bagaimana dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan, Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Mantan Wali Kota Solo tersebut berdalih bahwa Pergub tersebut bukanlah landasan hukum dalam melanjutkan maupun menghentikan proyek reklamasi.

“Terkait Pergub itu, merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau mau minta izin, begitu loh. Kalau mau minta izin aturanya seperti apa, nah itu isi dari Pergub tersebut,” kata Jokowi.

Sementara itu mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said menegaskan, proyek reklamasi di teluk Jakarta saat ini sudah tidak sesuai dengan rancangan awal yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Salah satunya adalah penggunaan terminologi “pulau”, di mana dalam Keppres tersebut tidak ada penulisan istilah pulau.

“Kalau kita lihat dalam Keppres 52 Tahun 1995 itu sangat jelas yang dikerjakan sekarang sama sekali jauh dari apa yang dirancang dari awal. Kata-kata pulau itu kan muncul belakangan, jadi itu yang harus kita luruskan,” ungkapnya kepada media beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli sudah menghentikan adanya pengerjaan proyek reklamasi tersebut karena menurutnya proyek tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan menyalahi lingkungan hidup. Namun, setelah itu Rizal Ramli dicopot oleh Joko Widodo dari jabatan tersebut dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Luhut mencabut moratorium dengan diterbitkanya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, yakni Rizal Ramli.

Bahkan dengan lantang, Luhut Panjaitan mengatakan kewenangan reklamasi teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada pihak mana pun yang berhak membatalkan pelaksanaan pulau bermasalah tersebut, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau memang kewenangan menghentikan proyek reklamasi pulau buatan tersebut berada di pemerintah pusat, mengapa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kebakaran jenggot sampai pasang badan saat Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno ingin menghentikan reklamasi? Apakah ini merupakan sikap panik yang ditunjukkan oleh Luhut Panjaitan melihat sepak terjang Anies-Sandi yang lebih memilih pro rakyat?

Akhirnya kita bertanya lagi, untuk siapa sebenarnya pulau reklamasi itu? Seperti pertanyaan yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, untuk siapa tempat itu? Untuk anak cucu kitakah? Atau untuk para konglomerat yang akan memperlebar jarak ketimpangan yang selama ini menjadi pemandangan biasa di Jakarta?

Komentar