OJK Diminta Membantu Permudah Petani dan Nelayan Akses Permodalan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

41
Gubernur NTB, Zainul Majdi menerima kunjungan Kepala OJK NTB/Foto: Turmuzi

MATARAM — Selain melakukan pengawasan terhadap sejumlah lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB juga diminta bisa lebih berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam mengakses keuangan dan permodalan.

“Banyak di antara masyarakat kita, khususnya petani dan nelayan kerap mengalami kesulitan dalam hal akses keuangan dan permodalan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian maupun perikanan, karena proses dan persyaratan yang rumit bisa mendapatkan pinjaman,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Senin (13/11/2017).

Baca juga: OJK Mengajar Hadir di Universitas Andalas Padang

Disamping pengetahuan petani dan nelayan terkait perbankan dan lembaga keuangan sangat minim. Karena itulah, keberadaan OJK tentu juga diharapkan bisa ikut berperan membantu menghubungkan dengan lembaga keuangan yang ada, supaya bisa mendapatkan pinjaman modal dengan mudah dan bunga ringan.

OJK juga dimintanya untuk memaksimalkan peran pemuda dan pelajar sebagai literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa keuangan. Bisa melalui penyuluhan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

“Siapa tahu pemahaman yang diperoleh para pemuda dan pelajar dapat mempengaruhi para orang tua dalam memanfaatkan jasa keuangan yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga tidak terjebak pada layanan jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Majdi juga mendorong OJK dan seluruh jajarannya untuk melakukan Pengawasan lebih intens terhadap lembaga-lembaga keuangan di NTB, sehingga tidak ada lagi lembaga keuangan atau investasi di NTB yang bermasalah berkaitan dengan hukum.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengatakan, siap membantu dan mendukung kemajuan ekonomi masyarakat UMKM termasuk petani dan nelayan, dengan membantu menghubungkan dengan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan.

Baca juga: OJK Sebut Masyarakat Riau Banyak Terjerat Rentenir

Itulah sebabnya jalinan silaturahmi dan komunikasi yang intens dengan Pemda NTB terus dilakukan. Sebagai media sharing informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan jasa keuangan di NTB, juga untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap trend investasi dan lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di daerah.

“Secara umum perkembangan jasa keuangan di NTB saat ini telah mengalami trend perkembangan yang cukup bagus. Hanya saja untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya investasi bodong atau kasus kasus jasa keuangan ilegal, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Serta membangun koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lain,” tutupnya.

Komentar