Pengawasan Illegal Fishing di Sumbar Belum Optimal

Editor: Irvan Syafari.

91
Seorang nelayan tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tengah menankap ikan yang menggunakan jaring/Foto: M. Noli Hendra .

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengaku pengawasan perairan Sumbar belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan, kapal pengawas laut yang dimiliki saat ini hanya berkecepatan 10 knot.

Nasrul mengatakan saat ini dua unit kapal yang beroperasi yakni Tenggiri dan Barakuda. Dari dua kapal itu, hanya Tenggiri yang memiliki kecepatan 20 knot. Sementara Barakuda hanya 10 knot.

Dengan kondisi luas perairan laut di Sumbar yang mencapai 186.580 km², dinilai kurang maksimal melakukan pengawasan, apabila hanya dengan dua kapal, dan ditambahkan lagi kecepatan yang dimiliki hanya 10 knot.

“Luas perairan laut di Sumbar mencapai 186.580 km². Apabila kecepatan kapal hanya 10 knot, bagaimana mau mengejar pelaku illegal fishing,”tegasnya, Senin (13/11/2017).

Ia menyebutkan, aksi illegal fishing di perairan lautan Sumbar cukup sering terjadi. Dulu sebelum adanya Permen KKP terkait illegal fishing, di perairan lautan Sumbar terlihat adanya nelayan dari Vietnam, Thailand, Filipina. Sekarang, semenjak adanya Permen KKP, yang melakukan penangkapan ikan kebanyakan dari nelayan Sibolga.

Bahkan, untuk nelayan Sibolga ini bukan sekali atau dua kali masuk ke perairan laut, tapi sudah cukup sering. Hal ini tidak hanya diketahui oleh para nelayan Sumbar sendiri, tetapi Wagub yang juga seorang hobi memancing, juga pernah melihat langsung adanya nelayan Sibolga menangkap ikan di perairan laut Sumbar.

“Jadi, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan di laut, Sumbar butuh kapal dengan kecepatan di atas 20 knot. Terkait jumlah, idealnya butuh lima unit kapal. Sekarang, sudah ada dua kapal, jadi yang kita harapkan butuh penambahan kapal sebanyak tiga unit lagi,” ujarnya.

Nasrul menyebutkan, untuk pengadaan kapal pengawas ilegal fishing itu, perlu adanya bantuan dari pemerintah pusat. Karena, dari segi anggaran di daerah, tidak bisa untuk membeli kapal pengawas, sebab untuk satu unit kapal itu, harganya bisa mencapai belasan juta rupiah.

Ia menjelaskan, sejauh ini modus illegal fishing yang terjadi di Sumbar, yakni dengan cara membom dan pakai jaring pukat harimau. Hal tersebut, telah membuat seluruh biota laut termasuk karang rusak.

Selain adanya jaring pukat harimau, juga ada yang menggunakan jaring setan. Jaring setan itu mampu menjangkau kedalaman laut 100 meter. Artinya, dengan kedalaman ini, turut merusak terumbu karang.

“Terkait koordinasi kita di pemprov dan kabupaten dan kota tentang illegal fishing ini. Kita harus minta tolong kepada Lantamal. Saya minta tolong beliau untuk langsung awasi perairan lautan Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kalutan dan Perikanan Sumbar Yosmeri menyatakan nelayan di Sumbar dipastikan tidak ada yang melakukan penangkapan dengan merusak ekosistem laut. Apalagi telah adanya Permen KKP, membuat nelayan di Sumbar semakin mengetahui tata cara menjaga ekosistem laut, dalam aktivitas penangkapan ikan.

“Sebelumnya kita telah menyerahkan bantuan untuk nelayan yang tergabung ke dalam Kelompok Koperasi Karya Bersama Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam, berupa enam paket GPS (sonar) yang berfungsi untuk mendeteksi ikan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui paket GPS itu, akan memudahkan bagi nelayan untuk menentukan tempat lokasi penangkapan ikan. Sehingga para nelayan tidak perlu melakukan pengeboman. Yosmeri menegaskan, pemerintah akan turut membantu para nelayan dalam hal meningkatkan produktifitas hasil tangkap.

“Bantuan-bantuan yang kita berikan itu bentuk dukungan kepada para nelayan, supaya hasil tangkapnya meningkat. Sembari itu, dengan adnaya bantuan yang diberikan, mampu mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem laut,” tambahnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra.

Komentar