Sidang Lanjutan Kasus Perkara E-KTP Hadirkan 10 Saksi

Editor: Irvan Syafari.

69
Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar (tengah)/Foto; Eko Sulestyono.

JAKARTA — Persidangan lanjutan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis elektronik atau e-KTP kembali digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Persidangan digelar di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja 1, Komplek Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat , Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari ruangan persidangan, sedikitnya ada 10 saksi yang dijadwalkan hadir untuk keperluan dimintai keterangan terkait terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sementara itu terdakwa Andi Agustinus tampak terlihat sudah tiba terlebih dahulu di ruang sidang beberapa menit sebelum kedatangan sejumlah saksi-saksi yang hadir belakangan.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan salah satu Anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 10 orang saksi yang dihadirkan semuanya sudah hadir di dalam ruang sidang.

Masing-masing di antaranya adalah Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Made Oka Masagung, Melynawati, Muda Ikhsan Harahap, Muji Rahmat Kurniawan, Raden Gede , Slamet Aji Pamungkas, Aswin Aulia dan Indi.

“Persidangan lanjutan kasus perkara Tipikor terkait proyek pengadaan e-KTP saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, sebelum bersaksi dalam persidangan. Sepuluh saksi-saksi yang dihadirkan akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimohon masing-masing saksi dipersalahkan untuk berdiri dan maju kedepan,” jelas John Halasan Butar-Butar, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017).

John Halasan Butar-Butar sempat berpesan kepada saksi-saksi agar selama dalam persidangan bersedia memberikan keterangan yang benar atau sesuai dengan yang dialami dan hanya sebatas pengetahuan saksi-saksi.

Jika nanti dalam persidangan ada saksi yang ketahuan memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu, maka yang bersangkutan akan diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Hingga berita ini ditulis, persidangan lanjutan kasus perkara e-KTP baru saja dimulai, Anggota JPU KPK tampak secara bergantian sedang bertanya kepada masing-masing saksi. Salah satu hal yang ditanyakan diantaranya adalah apakah semua saksi-saksi mengenal terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Anggota JPU KPK juga sempat menanyakan kepada sejumlah saksi-saksi yaitu sejauh mana peranan dan pengaruh terdakwa Andi Agustinus kasus perkara proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Andi diduga menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang belakangan diketahui telah merugikan anggaran keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah.

 

Komentar