Sumut Usulkan Enam Raperda Perekonomian ke Legislatif

60
Ilustrasi lambang Sumut - Dokumentasi CDN

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perekonomian ke DPRD setempat. Keenam raperda tersebut diklaim dibutuhkan untuk mendorong perkembangan perekonomian.

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menyebut, keenam raperda tersebut yakni perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Kemudian perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kemudian Rencana Pembangunan Industri Sumut Tahun 2017-2037, perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang PDAM Tirtanadi, serta perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Sumut dan Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Sumut.

“Selain enam raperda itu, Pemprov Sumut juga mengusulkan persetujuan perpanjangan kerja sama provinsi bersaudara antara Sumut dan Bekes Country. Selain untuk mendorong perekonomian, pengajuan perubahan perda tentang Retribusi Daerah karena adanya ketentuan Menteri Dalam Negeri terkait pembatalan beberapa ketentuan perda di Sumut,” sebut Erry, Senin (13/11/2017).

Menurut Erry, Mendagri menilai perda tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan dengan kepentingan umum, sehingga perlu untuk dikaji ulang. Adapun perubahan perda tentang Pajak Daerah diusulkan karena urusan pajak merupakan hal yang sangat penting.

Adapun raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Sumut agar ada aturan yang baik terkait industri hingga masalah ketenagakerjaan Mengenai perubahan Perda tentang PDAM Tirtanadi diusulkan karena berkaitan dengan adanya perubahan penyertaan modal yang diberikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Raperda penambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut itu dilakukan untuk menambah modal, memperluas layanan, menambah PAD Sumut dari dividen juga memperkuat sektor UMKM dengan penyaluran kredit,” tambahnya.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, sesuai dengan rapat pimpinan dan fraksi serta sekretaris fraksi pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kajian terhadap lima raperda dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD). Sedangkan raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Sumut dilakukan oleh pimpinan dewan dan BPBD. (Ant)

Komentar