1,4 Juta Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan, Tidak Aktif

BALIKPAPAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan, mencatat peserta tidak aktif sebanyak 1,4 juta dari 3 jutaan peserta yang aktif.

Hal itu terungkap saat Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Jumat (8/12/2017). Dalam kunjungan tersebut, panja BPJS BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan aktif melakukan sosialisasi, agar pekerja sektor formal maupun informal menjadi peserta.

“Melihat data yang dipaparkan tadi dari keseluruhan di Kalimantan ada 3 jutaan peserta, tapi ada 1,4 juta yang tidak aktif. Nah, ini yang perlu pembinaan, konfirmasi kembali dan kalau perlu law enforcement perusahaan. Banyak perusahaan yang masih belum sungguh-sungguh mengikutsertakan pegawainya,” papar Ketua Tim Kunker Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI, Abidin Fikri di sela kunjungan kerja, Jumat (8/12/2017).

Ia memperkirakan, dari jumlah 1,4 juta tidak aktif itu kemungkinan usahanya tutup atau perusahaan belum taat aturan mengikuti aturan.

“Hal seperti ini perlu dikonfirmasi pada perusahaan, kalau tidak taat, kan ada undang-undang, kita bisa memaksa bersama pemda dan aparat. Misalnya, berupa pembinaan berapa item yang harus diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Karena itu, Abidin meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih sinergi lagi dengan dinas tenaga kerja dalam mencapai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pengawasan juga perlu, karena banyak perusahaan yang nakal anggota terdaftar tapi tidak dibayarkan. Ini banyak laporan seperti itu,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Heru Prayitno, menyebut di Kalimantan peserta sebanyak 71 persen namun untuk Kaltim sudah 86 persen. “Kaltim itu ada 10.019 perusahaan teralisasi 1,3 juta pekerja,” katanya.

Sedangkan perusahaan besar, lanjut Heru, relatif terdaftar hanya saja perusahaan mikro dan pekerja bukan penerima upah masih banyak belum terdaftar.

“Kalau perusahaan besar masih ada kendala, yakni mereka hanya sebagian besar melaporkan jumlah pekerja, sebagian upah dilaporkan, sebagian upahnya juga sebagian program yang diikutkan. Ini jadi fokus kita untuk pembinaan,” tutupnya.

Lihat juga...