2014-2017, Indonesia Bakukan 16.056 Pulau ke PBB

JAKARTA – Dari total kurang lebih 17.504 pulau yang berada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 16.056 di antaranya telah dibakukan dan dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan ‘Laporan Capaian 3 (Tiga) Tahun Kementerian Dalam Negeri 2014-2017’, diketahui ke 16.056 pulau tersebut, dilaporkan dalam sidang UNCSGN (United Nation Conference on Standardization on Geographical Names) di New York, Amerika Serikat, secara bertahap. Yakni pada Agustus 2017 sebanyak 2.590 pulau, dan pada 2012 sebanyak 13.466 pulau.

Sesuai Rencana Aksi Peraturan Presiden 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menargetkan melakukan survei dan verifikasi serta pembakuan nama pulau dengan target 1.250 pulau, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, BIG, Pushidros TNI AL, dan LAPAN, telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau dengan capaian 2.590 pulau pada 2017.

Hasil verifikasi dan pembakuan tersebut, kemudian dilaporkan dalam sidang UNCSGN XI di New York, Amerika Serikat, pada Agustus 2017.

Sebelumnya, pada tahun 2012, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait juga telah memverifikasi dan membakukan 13.466 pulau dan melaporkannya kepada Konvensi ke-10 UNCSGN 2012 di New York. Sehingga, total pulau yang telah dibakukan dan dilaporkan hingga 2017 sebanyak 16.056 pulau.

Ke depan, Kemendagri akan tetap melanjutkan verifikasi serta pembakuan nama terhadap pulau-pulau hasil identifikasi terbaru dengan mengacu pada jumlah pulau sebanyak 17.504, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6/1996 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut, sebenarnya pada awalnya ada 17.508 pulau. Namun pada 2002, Indonesia kehilangan 4 pulau. Dua pulau masuk ke wilayah Timor Leste pascakemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002, dan dua pulau masuk wilayah Malaysia berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002.

Lihat juga...