2017, Jokowi-JK Mampu Lakukan Konsolidasi Politik

JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Refleksi Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018.

Wakil Ketua DPP Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati menyampaikan, konsolidasi politik selama tahun 2017 telah berhasil dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla.

Menurut Reni, stabilitas politik yang dilaksanakan Pemerintah Jokowi-JK juga telah terbangun dengan baik selama tahun 2017. Situasi ini tidak terlepas dari ketrampilan politik Presiden Jokowi dalam mengkonsolidasikan kekuatan politiknya.

“Itu dampak nyata dari program Pemerintah Jokowi-JK yang dapat tereksekusi dengan baik,” ujar Reni dalam Jumpa Pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, (28/12/2017).

Fraksi PPP, kata Reni, dalam hal ini menilai sangat penting, mengingat stabilitas politik itu menjadi faktor utama dalam mensukseskan program pemerintah ke depan.

Reni mengatakan, sejauh ini di tahun 2017, relasi DPR dan Pemerintah juga berjalan cukup bagus, baik dari proses pembahasan kebijakan program kerja pemerintah, pembahasan anggaran, serta proses pengawasan parlemen terhadap eksekutif.

“Proses itu sejauh ini berjalan cukup dinamis,” imbuh Reni.

Selain itu, Reni melanjutkan, sikap saling menghormati satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan cukup ideal. Di saat bersamaan sikap parlemen yang senantiasa menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya yakni pengawasan, anggaran dan legislasi selama tahun 2017 cukup baik.

“Jadi, kalau dibilang program pemerintahan di bidang politik di tahun 2017 dapat nilai A,” kata Reni.

Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa selama tahun 2017, ada kesan terhadap parlemen hanya sebagai lembaga stempel pemerintah lantaran mayoritas penghuni parlemen Senayan berasal dari partai koalisi. Anggapan tersebut, tidak benar, karena DPR selama ini konsisten menjalankan proses check and balance sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi.

Meski memasuki tahun politik 2018 dan rendahnya produktivitas legislasi, Reni memastikan fraksinya akan tetap fokus dalam kerja DPR dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Selain itu, tahun 2018 ini juga merupakan tahun politik melalui pelaksanaan Pilkada serentak.
Dalam penerapan Pilkada Serentak diharapkan berjalan dengan damai, fair dan jujur. Fraksi PPP DPR RI meminta kepada penyelenggara Pilkada agar bekerja secara imparsial dan independen.

“Ke depan stabilitas politik nasional yang terjadi pada 2017 bisa dipertahankan agar tidak mengganggu proses kontestasi pada Pilkada 2018 mendatang,” tutupnya.

Lihat juga...