2018, Isi BBM di SPBU Sumbar Pakai Non-Tunai

Editor: Koko Triarko

72

PADANG — PT. Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Bank Indonesia, menanda tangani nota kesepakatan tentang penggunaan transaksi nontunai (cashless) pada transaksi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) 115 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumbar.

Retail Fuel Marketing Manager Pertamina Region I, Agus Taufik Harahap, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa ke depan untuk mengisi BBM di SPBU, memberlakukan transaksi nontunai atau disebut e-money.

“Sekarang kita tandatangani dulu kesepakatannya, sedangkan untuk menerapkannya secara resmi atau memberlakukan transkasi nontunai itu pada awal 2018 mendatang,” jelasnya, di Padang, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, untuk menerapkan transaksi nontunai di SPBU, direncanaakan dilakukan secara bertahap. Pertama di Kota Padang, sekitar Kabupaten Padangpariaman, dan Kabupaten Solok. Lalu, dilanjutkan ke daerah lainnya hingga mencakup seluruh daerah di Sumbar.

“Ini merupakan program baru, jadi kita lakukan secara bertahap, agar seiring waktu  transaksi nontunai bisa berjalan optimal, karena akan ada evaluasinya,” katanya.

Ia juga menyebutkan, supaya masyarakat memahami cara melakukan transkasi nontunai saat pengisian BBM di SPBU, dalam waktu dekat PT. Pertamina akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai manfaat dan keunggulan dari transaksi nontunai tersebut.

“Transaksi nontunai ini, masyarkat perlu memiliki kartu kredit atau pun debit dengan berbagai bank. Jadi, untuk memudahkan konsumen dalam bertransaksi nontunai ini, Pertamina akan mengadakan kerja sama program menggandeng Bank BUMN, yaitu Bank BRI sebagai penyedia jasa perbankan,” ujarnya.

Agus juga menyampaikan, program sinergi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bank Indonesia merupakan upaya mendukung program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).

Namun, terkait persoalan jaringan dalam hal melakukan transksi nontunai, Wakil Gubernur Sumbar, mengatakan, pemprov meminta pemerintah dan bank melihat sarana dan prasarana, sehingga ada kebijakan untuk menentukan, daerah-daerah yang kira-kira dinilai perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.

“Memang persoalan jaringan internet ada beberapa daerah di Sumbar yang masih bermasalah. Untuk itu pihak perbankan perlu mengenali persoalan ini. Karena, jangan sampai dengan adanya transksi nontunai ini malah merugikan masyarakat,” katanya.

Nasrul berharap, agar ada safety (keamanan) pada transaksi nontunai tersebut, agar tidak saling merugikan. Namun, jika bicara soal transaksi nontunai ini, di Sumbar sendiri ada 80 persen dari beberapa kegiatan sudah melakukan transaksi nontunai, yakni sejak 1 Oktober, lalu.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono, mengatakan dalam persoalan jaringan pihak perbankan akan bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk melakukan pengembangann jaringan.

“Bank-bank yang mengantisipasi pertumbuhan transaksi nontunai akan diminati masyarakat. Ini akan berjalan dengan waktu dan akan terjadi kompetisi yang sehat antar-perbankan, maka dari itu persoalan jaringan perlu diselesaikan,” tegasnya.

Intinya, soal transaksi non tunai ini secara teknis akan disosialisasikan oleh PT. Pertamina pada waktu dekat, mengingat pada awal tahun nanti, transaksi nontunai di SPBU telah dilakukan. Hanya saja, cara penggunaanya hampir sama dengan transaksi nontunai lainnya.

Komentar