2019, Koperasi Berbasis Syariah di Sumbar Ditargetkan Menyeluruh

PADANG — Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Zirma Yusri mengatakan perlu banyak kajian dan pembahasan untuk benar-benar menerapkan koperasi yang berbasis syariah. Hal ini mengingat, mendirikan koperasi berbasis syariah tidak semudah mendirikan koperasi yang bukan berbasis syariah.

Saat ini ada 214 unit koperasi yang berbasis syariah yang tersebar di Kota Padang, Agam, Solok Selatan, Padang Panjang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebanyak 214 koperasi itu berjalan masih mempelajari ketentuan dalam berkoperasi berbasis syariah, secara belajar ke daerah-daerah yang telah lama menjalankan koperasis syariah.

“Kita di provinsi juga telah mendatangi dinas koperasi yang di Yogyakarta untuk berdikusi tentang hal-hal yang benar-benar menjadi dasar untuk menjalankan sebuah koperasi yang berbasis koperasi. Ternyata, memang tidak mudah untuk menjalankan sebuah koperasi yang berbasis koperasi,” katanya, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya untuk mendirikan koperasi yang berbasis syariah, tentu segala halnya harus jelas, karena aturan-aturannya itu harus berpedoman kepada syariah Islam yakni Alquran dan Sunnah.

Seperti pembiayaan mudharabah, perlu ada kesepakatan bagaimana menjalankan pembiayaan mudharabah. Karena sangat bersiko, jika hanya mengandalkan pengetahuan saja, tanpa perlu ada melakukan diskusi bersama dengan berbagai pihak.

“Kita sebenarnya telah membentuk MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga sebagai upaya untuk membahas pembentukan koperasi berbasis syariah ini. MES ini pun terdiri dari berbagai pihak seperti para ulama, LKAAM, dan pihak-pihak yang paham dengan syariah ini. Cuma MES ini belum kita lantik lagi,” ucapnya.

Zirma menyebutkan, meski saat ini telah ada 214 unit koperasi yang berbasis syariah telah berjalan disejumlah daerah di Sumbar. Kedepan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar akan terus berupaya agar koperasi syariah menyeluruh di Sumbar. Untuk itu, seiring waktu berjalan koperasi berbasis syariah di Sumbar akan terus tumbuh.

Namun, untuk melakukan pembahasan terkait menjalankan koperasi berbasis syariah itu, Zirma mengakui perlu adanya anggara mengingat akan melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, ia mentargetkan pada 2019 merupakan tahun yang diperkirakan koperasi syariah menyebar di seluruh daerah di Sumbar.

Ia menegaskan, meskipun nanti koperasi berbasis syariah benar-benar terwujud dan berjalan di seluruh daerah Sumbar. Dipastikan kehadirannya tidak akan mengganggu koperasi yang bukan syariah.

Hal ini dikarenakan, masyarakatlah yang akan menentukan, koperasi yang syariah atau bukan berbasis syariah yang dipilih untuk pengembangan usaha yang dijalani.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar menyatakan sangat memprihatinkan dengan keadaan koperasi berbasis syariah yang belum menyasar ke seluruh daerah di Sumbar. Padahal Pemprov sendiri telah cukup lama mencanangkan koperai berbasis koperasi di Sumbar.

“Kita di Sumbar memang telah memiliki 214 unit usaha koperasi yang berbasis syariah. Namun dari 214 unit itu belum menyasar seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar, dan hanya sebagiannya saja,” ujarnya.

Menurutnya, padahal Pemprov Sumbar sendiri telah sejak lama mencanangkan koperasi berbasis syariah tersebut. Apalagi, saat ini Sumbar dalam pengembangan wisata halal. Untuk itu ke depan diharapkan koperasi berbasis syariah sudah dapat menyasar seluruh daerah di Sumbar.

Lihat juga...