219.083 Hektare Hutan Adat di Kalsel Butuh Legalitas

Editor: Koko Triarko

149
Upacara adat Manugal yang digelar Dayak Meratus. -Foto: AMAN Kalsel

BANJARBARU – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Kalimantan Selatan (AMAN Kalsel), Balai Registrasi Wilayah Adat, dan Walhi Kalsel, mencatat ada 291.083 hektare hutan adat tersebar di beberapa kabupaten  di Kalimantan Selatan.

Peta hutan adat seluas itu butuh kepastian legalitas demi menghindari pencaplokan korporasi sawit dan pertambangan batubara.

Ketua AMAN Kalsel, Palmi Jaya, mengatakan, pemerintah daerah semestinya proaktif menetapkan secara legal wilayah kelola hutan adat di Kalsel.

Ketua AMAN Kalsel, Palmi Jaya, saat ditemui di Markas AMAN Kalsel. -Foto: Diananta P Sumedi

Menurut dia, hutan adat seluas 291.083 hektare ini berada di lereng Pegunungan Meratus yang tersebar di sebagian Kabupaten Balangan (Desa Urin dan Dayak Pitap), Hulu Sungai Tengah (Desa Hinas Kiri, Kiyu, Papagaran), Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Loksado), Tanah Bumbu (Desa Tamunih dan Karya Sepakat), dan Kotabaru (Desa Limbur, Gadang, Bangkalan Dayak dan Batu Lasung).

“Itu data sementara sampai 2016, belum termasuk Kabupaten Tabalong dan Tapin. Dua kabupaten ini belum mengusulkan permintaan, kami juga keterbatasan dana,” ujar Palmi Jaya, kepada Cendana News, Rabu (6/12/2017).

Palmi terus mendorong pemerintah kabupaten menerbitkan Perbup dan SK Bupati atas pengakuan hutan adat. Ia menegaskan, hanya masyarakat adat yang bisa menjaga hutan tetap lestari, karena hidup turun-temurun di area hutan.

Ia juga mengatakan, penetapan peta hutan adat berdasarkan karakteristik masyarakat adat, yakni mendiami hutan turun-temurun, ada balai adat untuk upacara kepercayaan, dan menggantungkan hidup di lokasi hutan.

Menurut Palmi, masyarakat adat memang berladang berpindah, karena menyesuaikan kesuburan tanah, tapi masih di satu kawasan komunitas.

Palmi menuturkan ketiadaan payung hukum hutan adat memicu konflik lahan terus berulang di Kalsel. Sengketa lahan ini kerap melibatkan korporasi sawit dan batubara yang mengklaim mengantongi Hak Guna Usaha untuk merampas hutan adat.

Di Kabupaten Kotabaru, ia mencontohkan masyarakat pemilik lahan tetap hidup miskin di tengah hamparan perkebunan sawit yang dikelola perusahaan kakap.

“Setiap perusahaan seharusnya mengalokasikan 20 persen untuk sistem plasma, tapi rata-rata hanya 5 persen saja yang sistem plasma,” katanya.

Selain itu, Palmi menolak hutan adat dimasukkan ke dalam perhutanan sosial kemasyarakatan. Sebab, dia beralasan hutan adat tidak boleh diperjualbelikan dan pengelolaan hutan adat berdasarkan komunitas adat yang hidup turun-temurun di lokasi tersebut.

Masyarakat adat juga punya keterkaitan erat dengan lingkungannya, karena menggantungkan penghidupan di area hutan, termasuk ritual kepercayaan.

“Masyarakat adat tidak mungkin menebang kayu-kayu besar, seperti Ulin. Hanya mesin yang bisa menebang kayu-kayu besar di hutan. Kami juga menolak hutan lindung, karena membatasi masyarakat adat. Mereka itu hidup di hutan, kalau tidak boleh berburu dan mengambil dari hutan, kan aneh,” ujar Palmi Jaya, seraya menambahkan AMAN Kalsel terus mengadvokasi masyarakat adat di tengah cekak anggaran.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Hanif Faisol Nurofiq, sebelumnya mengatakan kesulitan menetapkan hutan adat atau tanah ulayat, karena terbentur kebiasaan masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hanif berasumsi, syarat utama penetapan hutan adat adalah tanah harus milik komunal masyarakat adat, bukan kepemilikan pribadi walaupun sudah bermukim turun-temurun.

”Di Kalimantan Selatan tidak ada tanah komunal. Warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi. Jadi, ketika tanah itu sudah digunakan si A, orang akan mengingat tanah itu selamanya milik si A. Saat orang lain mau menggarap (tanah), tidak bisa,” ujar Hanif Faisol.

Komentar