219.083 Hektare Hutan Adat di Kalsel Butuh Legalitas

BANJARBARU – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Kalimantan Selatan (AMAN Kalsel), Balai Registrasi Wilayah Adat, dan Walhi Kalsel, mencatat ada 291.083 hektare hutan adat tersebar di beberapa kabupaten  di Kalimantan Selatan.

Peta hutan adat seluas itu butuh kepastian legalitas demi menghindari pencaplokan korporasi sawit dan pertambangan batubara.

Ketua AMAN Kalsel, Palmi Jaya, mengatakan, pemerintah daerah semestinya proaktif menetapkan secara legal wilayah kelola hutan adat di Kalsel.

Ketua AMAN Kalsel, Palmi Jaya, saat ditemui di Markas AMAN Kalsel. -Foto: Diananta P Sumedi

Menurut dia, hutan adat seluas 291.083 hektare ini berada di lereng Pegunungan Meratus yang tersebar di sebagian Kabupaten Balangan (Desa Urin dan Dayak Pitap), Hulu Sungai Tengah (Desa Hinas Kiri, Kiyu, Papagaran), Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Loksado), Tanah Bumbu (Desa Tamunih dan Karya Sepakat), dan Kotabaru (Desa Limbur, Gadang, Bangkalan Dayak dan Batu Lasung).

“Itu data sementara sampai 2016, belum termasuk Kabupaten Tabalong dan Tapin. Dua kabupaten ini belum mengusulkan permintaan, kami juga keterbatasan dana,” ujar Palmi Jaya, kepada Cendana News, Rabu (6/12/2017).

Palmi terus mendorong pemerintah kabupaten menerbitkan Perbup dan SK Bupati atas pengakuan hutan adat. Ia menegaskan, hanya masyarakat adat yang bisa menjaga hutan tetap lestari, karena hidup turun-temurun di area hutan.

Ia juga mengatakan, penetapan peta hutan adat berdasarkan karakteristik masyarakat adat, yakni mendiami hutan turun-temurun, ada balai adat untuk upacara kepercayaan, dan menggantungkan hidup di lokasi hutan.

Menurut Palmi, masyarakat adat memang berladang berpindah, karena menyesuaikan kesuburan tanah, tapi masih di satu kawasan komunitas.

Lihat juga...