5.000 Warga Sulsel Terima Sertifikat Tanah

MAKASSAR — Ribuan orang tampak memadati lapangan tenis indor telkom di jalan A.P. Pettarani dalam acara pembagian sertifikat tanah rakyat. Ribuan orang tersebut datang dari 24 kabupaten se-Sulawesi Selatan.

Pemberian sertifikat tanah rakyat merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo. Tidak hanya untuk   investasi bagi masyarakat, namun juga bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan lahan. Agar masyarakat tahu batas-batas tanahnya serta mengetahui kepemilikan tanah secara jelas.

“Tahun ini kita bagikan sebanyak 80.000 sertifikat untuk wilayah Sulsel. Sedangkan untuk tahun depan akan dibagikan 140.000 sertifikat. Sehingga akan naik menjadi 100 persen lagi”, ungkap Andi Amran Sulaiman, dalam sambutan acara, Kamis (28/12/2017).

Andi Arman Sulaiman saat memberi sambutan. -Foto: Nurul Rahmatun Ummah

Pembagian sertifikat tanah rakyat tidak hanya berlangsung di kota Makassar. Tetapi, juga di lima kota besar lainnya seperti Lampung, Pontianak, Surabaya, Palu, serta Jambi. Pembagian sertifikat ini dilakukan serentak di beberapa provinsi di Indonesia.

Di wilayah Sulawesi Selatan, hadir dalam pembagian sertifikat rakyat sebanyak 5.000 orang. Diharapkan, pembagian sertifikat tanah ini dapat meningkatkan sektor pertanian yang ada di Sulawesi Selatan, karena mayoritas penerima sertifikat merupakan petani.

Andi Amran juga mengapresiasi kinerja kepemimpinan Jokowi-JK, karena mempercepat pembagian sertifikat tanah rakyat ini. “Saya mewakili masyarakat Sulawesi Selatan sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi, karena telah melakukan akselerasi pembagian sertifikat rakyat dan ini merupakan sejarah baru di provinsi Sulawesi Selatan”, tambahnya.

Dalam sambungan teleconference, Presiden Joko Widodo dari kota Pontianak, mengatakan, agar sertifikat tersebut disimpan dan dijadikan sebagai investasi. Atau dipergunakan sebagai modal usaha untuk peningkatan ekonomi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan, bahwa pemegang sertifikat, jika menjadikan sertifikatnya sebagai agunan di bank agar diperhatikan kalkulasinya.

“Bisa saja sertifikatnya diagunkan ke bank, bapak dan ibu sekalian tapi perhatikan cicilannya, atau pinjaman itu juga harus sebagai bentuk modal, sehingga terjadi peningkatan pendapatan atau ada investasi”, tegas Presiden.

Lihat juga...