733 Laporan di Ombudsman Terkait Pertahanan dan Keamanan

JAKARTA — Beberapa laporan masyarakat terkait bidang pertahanan dan keamanan ke Ombudsman RI sepanjang 2015 – 2017 terdapat 733 laporan. Tim 2 Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI memiliki tugas menindaklanjuti laporan masyarakat ini.

Tim 2 menangani laporan masyarakat pada substansi pelayanan publik di instansi Polri, TNI, Satpol PP, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Bea Cukai, BNPP, BNPT, Lembaga Sandi Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Bidang Polhukam, Lemhannas dan Wantannas.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan terdapat kenaikan jumlah laporan yang diterima oleh Tim Bidang Penyelesaian Laporan pada 2016 (312 laporan) dibandingkan pada 2015 (239 laporan), yakni terdapat kenaikan sebesar 2.3%. Namun, terdapat penurunan jumlah laporan pada 2017 (182 laporan) sebesar 42%.

Penurunan tersebut, menurut Ninik, lebih dikarenakan telah diterapkannya tahapan verifikasi formil dan materiil, sehingga laporan yang bukan merupakan kewenangan Ombudsman tidak perlu lagi pemeriksaan substantif oleh internal Ombudsman.

Dari jumlah laporan yang diterima Ombudsman, didominasi oleh substansi laporan terkait pelayanan Polri. Pada 2015, dari total jumlah laporan sebanyak 239, 218 merupakan substansi laporan pelayanan Polri.

Sedangkan pada 2016, dari total jumlah laporan 312, 280 merupakan substansi laporan pelayanan Polri, dan pada 2017 dari 182 laporan, 164 merupakan substansi laporan pelayanan Polri.

“Tim 2 Bidang Penyelesaian Laporan memiliki atensi khusus terhadap pelayanan publik pada Polri, dengan melakukan langkah-langkah antara lain percepatan penyelesaian laporan masyarakat, investigasi atas prakarsa sendiri dan juga menyoroti dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan institusi Polri,” kata Ninik, di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Dalam hal penyelesaian laporan masyarakat, kegiatan yang dilakukan mulai dari klarifikasi terhadap laporan masyarakat baik langsung maupun tertulis, serta beberapa upaya lain untuk merespon dinamika dilakukan melalui kegiatan ‘Ombudsman Mendengar’.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta akses informasi mengenai tugas dan kewenangan Ombudsman, kata Ninik, terjadi peningkatan jumlah pelaporan pada pelayanan publik dan pelayanan penegakkan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Jumlah laporan masyarakat terkait Polri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2016 sebanyak 1.665 laporan. Pada 2015 berjumlah 794 laporan,” kata Ninik.

Lonjakan itu, menurut Ninik, dikarenakan telah diberlakukannya kebijakan internal Ombudsman untuk merespon surat pengaduan yang bersifat lanjutan serta meminta instansi Terlapor untuk segera memberikan penjelasan tindak lanjut terhadap pokok yang dilaporkan.

Pada 2017, terdapat perubahan mengenai tata kerja pada bidang penyelesaian laporan yang merujuk pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan.

Laporan yang masuk ke Tim Substansi, lebih pada laporan yang merupakan kewenangan Ombudsman setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi formil dan materiil. Sehingga, secara jumlah sejak 2015 sampai dengan 2017 atau selama 3 tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar hampir 2%.

“Secara prosentase memang terjadi kenaikan, meskipun tidak signfikan. Hal ini nampaknya dikarenakan masih luasnya asumsi publik mengenai ranah kewenangan Ombudsman dalam proses penyelenggaraan penegakkan hukum, khususnya mengenai tahapan penyelidikan dan penyidikan,” tutur Ninik.

Ninik menambahkan, keterlibatan masyarakat dan media massa sangat penting terhadap laporan masyarakat kepada Ombudsman dan mendorong praktik pengawasan yang efektif dan bermanfaat oleh masyarakat.

Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat serta meningkatnya conflict of interest yang merupakan raison d’etre-nya hukum, maka akses terhadap keadilan yang ditempuh oleh masyarakat melalui jalur penegakkan hukum akan senantiasa mendorong ketidakpuasan terhadap pelayanan penegakkan hukum itu sendiri.

“Pada sisi lain, pengaduan akan terus meningkat dan perlu dikanalisasi secara efisien dan optimal, sehingga pengaduan tidak hanya memberikan penyelesaian bagi pelapor, namun juga mendorong perbaikan secara sistemik,” imbuhnya.

Ninik mengatakan, Ombudsman dalam tugas dan kewenangannya terhadap pengawasan pelayanan publik tidak hanya menerima laporan masyarakat terkait penegakkan hukum, namun menerima laporan masyarakat yang ditujukan bagi TNI, Satpol PP, Imigrasi, Bea Cukai, BIN, BNPT, BNPP, BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Lemhannas, Lembaga Sandi Negara dan Dewan Ketahanan Nasional.

“Laporan masyarakat di luar instansi penegakkan hukum terbanyak ditujukan kepada Imigrasi, Bea Cukai dan TNI. Kemudian terdapat juga laporan mengenai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” kata Ninik.

Selain itu, terdapat beberapa laporan lain dengan substansi lembaga negara, seperti KPK, KPAI, Komnas HAM, Komisi Kejaksaan dalam jumlah yang relatif kecil.

“Laporan tersebut didominasi dengan dugaan malpadministrasi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.

Lihat juga...