733 Laporan di Ombudsman Terkait Pertahanan dan Keamanan

JAKARTA — Beberapa laporan masyarakat terkait bidang pertahanan dan keamanan ke Ombudsman RI sepanjang 2015 – 2017 terdapat 733 laporan. Tim 2 Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI memiliki tugas menindaklanjuti laporan masyarakat ini.

Tim 2 menangani laporan masyarakat pada substansi pelayanan publik di instansi Polri, TNI, Satpol PP, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Bea Cukai, BNPP, BNPT, Lembaga Sandi Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Bidang Polhukam, Lemhannas dan Wantannas.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan terdapat kenaikan jumlah laporan yang diterima oleh Tim Bidang Penyelesaian Laporan pada 2016 (312 laporan) dibandingkan pada 2015 (239 laporan), yakni terdapat kenaikan sebesar 2.3%. Namun, terdapat penurunan jumlah laporan pada 2017 (182 laporan) sebesar 42%.

Penurunan tersebut, menurut Ninik, lebih dikarenakan telah diterapkannya tahapan verifikasi formil dan materiil, sehingga laporan yang bukan merupakan kewenangan Ombudsman tidak perlu lagi pemeriksaan substantif oleh internal Ombudsman.

Dari jumlah laporan yang diterima Ombudsman, didominasi oleh substansi laporan terkait pelayanan Polri. Pada 2015, dari total jumlah laporan sebanyak 239, 218 merupakan substansi laporan pelayanan Polri.

Sedangkan pada 2016, dari total jumlah laporan 312, 280 merupakan substansi laporan pelayanan Polri, dan pada 2017 dari 182 laporan, 164 merupakan substansi laporan pelayanan Polri.

“Tim 2 Bidang Penyelesaian Laporan memiliki atensi khusus terhadap pelayanan publik pada Polri, dengan melakukan langkah-langkah antara lain percepatan penyelesaian laporan masyarakat, investigasi atas prakarsa sendiri dan juga menyoroti dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan institusi Polri,” kata Ninik, di Jakarta, Jumat (29/12/2017).