95 Persen Penduduk Lembata Anggota JKN KIS

MAUMERE – Tercatat sampai bulan Oktober 2017, dari total penduduk kabupaten Lembata yang berjumlah 133.552 jiwa, sebanyak 127.814 jiwa atau 95,70 persen telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) serta telah memiliki kartu sebagai identitas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Dengan pencapaian sebanyak 95.70 persen penduduk, maka kabupaten Lembata dinyatakan sebagai kabupaten yang telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem dalam penjaminan kesehatan yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap warga negaranya secara menyeluruh. Oleh karena itu dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia,” ujar dr. K. Hindro Kusumo, M.Si Jumat (15/12/2017).

Kepada Cendana News, Kepala BPJS Kesehatan cabang Maumere ini menjelaskan,
Peserta JKN KIS tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis kepesertaan yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 15.790 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 6.230 jiwa, Bukan Pekerja (BP) 1.829 jiwa dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 65.475 jiwa serta Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD kabupaten Lembata 38.892 jiwa.

“Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Namun perlu diingat setiap kali berobat peserta wajib membawa kartu dan kartu tidak dapat dipindah-tangankan atau digunakan oleh orang lain yang bukan sebagai pemilik kartu sesuai nama yang tertera pada kartu,” ungkapnya.

Jika disalah-gunakan oleh pihak lain yang bukan sebagai pemilik kartu, tegas Hindro, maka peserta akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Humas BPJS Kesehatan kantor cabang Maumere, Sri Indriani menjelaskan, untuk menunjang pelayanan kesehatan penduduk kabupaten Lembata, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 9 puskesmas, 1 klinik polri, 1 dokter gigi dan 4 dokter umum sebagai pemberi palayanan kesehatan tingkat pertama.

Pihaknya, lanjut Indri, juga telah menjalin kerja sama dengan RSUD Lewoleba sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah dan rumah sakit Bukit Lewoleba yang merupakan rumah sakit swasta sebagai pemberi palayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“BPJS Kesehatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten Lembata atas terlaksananya komitmen dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Lembata yang sehat,” ungkapnya.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar tersebut bagi penduduknya, pemerintah daerah kabupaten Lembata telah berkomitmen agar seluruh masyarakat memiliki JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki Jaminan Kesehatan termasuk kabupaten Lembata. Sudah ada komitmen bersama dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

 

Lihat juga...