AEPI: Indonesia Pasar Infrastruktur Global

Editor: Koko Triarko

56

JAKARTA – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menyebutkan, isu infrastruktur sudah sangat menguat sekali sejak 2008. Yakni sejak krisis keuangan melanda Amerika Serikat (AS).

Pascakritis 2008, sebut dia, isu infrastruktur menjadi diskursus di komunitas-komunitas international dengan berbagai perjanjian di APEC dan perjanjian multiliteral lainnya.

“Ini karena memang pasar keuangannya sedang jenuh. Jadi, uang atau likuiditas itu tidak memiliki ruang untuk melakukan ekpansi,” kaTa Daeng, kepada Cendana News, usai diskusi ‘Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Indonesia Tertinggal Negara Tetangga’ di Alun Graha, Jakarta, Kamis (7/12/2017) sore.

Sementara, lanjut dia, di bagian lain terjadi over produksi, misalnya pangan. Sehingga pangan yang dihasilkan manusia itu kurang dari separuh yang masuk dalam perut manusia. Begitu juga produksi besi baja, elektronik, serta oil dan gas.

“Makanya, kenapa fenomena turunnya harga minyak sekarang orang tidak bisa baca. Ada apa ini? Dan, over produksinya hampir di semua lini kehidupan manusia,” kata Daeng.

Sehingga, jelas dia,  muncullah suatu diskusi pada beberapa tahun terakhir, bahwa hanya infrastruktur yang bisa menyelamatkan ekonomi global. Infrastruktur yang bisa menyediakan pasar yang begitu besar dan menyediakan uang untuk ekpansi yang begitu besar.

Karena banyak infrastruktur, banyak negara pula yang terlibat. Negara menyediakan pasar. Negara menyediakan tempat di mana investor asing menjadikan sasaran uang-uang mereka berlimpah di dalam pasar itu.

“Nah, itulah yang terjadi ketika Jokowi berkuasa. Itu kan kita catat enam tahun dari 2008. Di era SBY memang sudah ada rancangannya,  itu besar sekali ada macam-macam untuk ekpansi di dalam sektor infrastruktur,” ungkapnya.

Tapi, kata dia,  di era Jokowi semua itu menemukan momentumnya. Karena pemerintahan Jokowi punya pemikiran yang sama dengan logika krisis itu. Sehingga muncullah rencana untuk merealisasikan sekitar 25 sampai 300 miliar dolar AS untuk rencana infrastruktur di Indonesia antara 2014-2019.

“Dan, itu angka besar, 500 ribu triliun lebih yang direncanakan oleh Indonesia. Itu sejalan dengan pemerintahan global,” ucapnya.

Bahkan, sebut dia lagi, bank dunia juga mengatakan hal yang sama dalam makalah-makalah mereka. Berbagai lembaga internasional juga memperlihatkan hal yang sama terhadap Indonesia dalam program infrastruktur.

“Sehingga ini sebetulnya bukan rencana kita kalau mau dipahami secara baik. Ini adalah rencana internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar infrastruktur global,” tukas Daeng.

Maka, ungkap dia,  munculnya jalan tol, mega proyek listrik 35.000 mega watt,  kereta cepat pelabuhan, dan sebagainya itu karena rencana global untuk mengirimkan investasi. Maka, muncullah dua skema. Satu skema melalui negara dan skema swasta langsung.

Skema negara itu melalui utang, dan skema swasta melalui investasi. Skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena milik negara, melalui utang juga.

“Maka muncullah dua proplem di kita, yakni utang negara membesar, utang BUMN juga membesar untuk membiayai infrastruktur ini,” kata Deang.

Namun, ada masalah tambahan ketika Indonesia menggunakan sumber dana internasional atau utang untuk membiayai infrastruktur. Maka, belanjanya pemberi utang yang menentukan.

Itulah, kata Deang, yang terjadi dalam mega proyek listrik 35.000 mega watt, belanjanya ditentukan oleh pemberi utang. Yakni, pembeli pembangkit dan besi baja.

Akhirnya, yang Indonesia lakukan untuk membangun infrastruktur seluruh bahan-bahan kebutuhan infrastruktrur diimpor dari luar termasuk tenaga kerjanya.

“Itulah mengapa sekarang banyak mengimpor tenaga kerja dari Thiongkok dalam proyek-proyek di ketenagalistrikan. Itu konsekuensi dari utang,” tukasnya.

Demikian juga yang lainnya, semakin besar utang untuk pembangunan infrastruktur, maka belanjanya ditentukan oleh asing. Utang negara bagaimana?

Menurut Deang, sama saja walaupun masuk ke dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap saja ada komitmen untuk mengimpor barang-barang kebutuhan di dalam pembangunan infrastruktur ini.

“Jadi, tidak heran ketika proyek infrastruktur kita bangun sebesar ini,  justru pabrik besi baja dan  semen kita bangkrut. Ini tidak terbangun kinerja yang baik,” ujarnya.

Karena, tambah dia, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur itu juga akan diatur oleh pemberi utang. Misalnya, MRT itu pemeliharaan dan pengelolaan akan dilakukan mereka dengan menyertakan tenaga kerja asing.

Menurut Daeng, ini berbahaya, karena walaupun kita membangun infrastruktur, tetapi tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Logikanya sekarang infrastruktur begitu besar,  kok growth jadi turun begini. Kenapa pertumbuhan ekonominya tetap di 5 persen, ada apa?” tegas Daeng.

Semestinya, kata dia,  kalau infrastruktur sebesar ini dengan  investasi masuk, maka pertumbuhan bisa besar. Seandainya menggunakan barang-barang dalam negeri, tenaga dalam negeri, dan  setiap pembangunan itu menggunakan bank nasional untuk menempatkan uang-uang  pembiayaan pemberi utang. Jadi, tidak langsung ke internasional.

Dan, banyak aspek yang  bisa ditimbulkan kalau strukturnya kuat. “Kita boleh membangun apa saja, tapi strukturnya itu harus kuat dan lingked-nya dengan ekonomi nasional. Tapi, kenapa ini tidak bisa bekerja? Karena logika krisis internasional, tadi,” pungkas Daeng.

Komentar